KONSEPSI: Tingkatkan Kapasitas Pengurangan Resiko Bencana Syarat Utama Pembentukan DESTANA NTB

- Rabu, 2 November 2022 | 16:59 WIB
Direktur KONSEPSI NTB, Dr. Moh. Taqiudin (kanan). (Suara Karya/Hernawardi)
Direktur KONSEPSI NTB, Dr. Moh. Taqiudin (kanan). (Suara Karya/Hernawardi)

 

SUARAKARYA.ID: Pemerintah Provinsi NTB telah meletakkan isu membangun ketangguhan bencana dalam urutan pertama Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) melalui visi  “NTB Tangguh dan Mantap“. Visi ini menitikberatkan pada penguatan mitigasi bencana dan pengembangan infrastruktur dan konetivitas wilayah.

“Indikator kunci dalam membentuk ketangguhan adalah dengan meningkatkan kapasitas untuk pengurangan risiko bencana yang salah satu program utamanya adalah pembentukan Desa Tangguh Bencana (DESTANA),” kata Direktur Konsepsi dan Mitra Samya NTB, Dr. Moh. Taqiudin di Mataram, Rabu (2/11/2022).

Pada Workshop Diseminasi Hasil Assessment Kebutuhan Data dan Informasi untuk Pengembangan Dashboard Kebencanaan Berbasis Komunitas tersebut, Moh. Taqiudin menjelaskan, melalui DESTANA masyarakat diharapkan berperan aktif dan mampu melakukan kajian, analisis, menangani dan mengevaluasi kegiataan pengelolaan risiko bencana.

Baca Juga: Peringatan Bulan Pengurangan Resiko Bencana, Bupati Bogor Telusuri Sungai Cileungsi

Keberadaan DESTANA yang dibentuk melalui pemberdayaan masyarakat desa termasuk kelompok rentan dan kelompok marginal lainnya diharapkkan dapat membentuk kemandirian masyarakat dalam mengurangi kerentanan sekaligus meningkatkan kapasitas mereka dalam menghadapi bencana.

Baca Juga: BPBD Gorontalo Membentuk Destana Di Kecamatan SulamataTimur

“Kondisi saat ini cukup banyak lembaga, sektor maupun aktor yang memberikan kontribusi dan partisipasi dalam membangun ketangguhan komunitas dalam menghadapi bencana, mulai dari lembaga pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, maupun lembaga non pemerintah. Masing-masing memiliki pendekatan dan strategi yang berbeda-beda dan tak jarang terjadi tumpang tindih pendekatan antar satu dengan yang lain sehingga desa menerima proses pendampingan yang berulang-ulang,” kata Moh Taqiudin. 

Dikatakan, selain Desa Tangguh Bencana oleh BNPB, muncul pula Program Desa Siaga oleh Kementerian Kesehatan, Desa Mandri Pangan oleh Kementerian Pertanian, Kawasan Pesisir Tangguh oleh Kementerian Kelauatan dan Perikanan, Desa Tanggap Bencana oleh Kementerian Desa dan PDT, Desa Pro Iklim oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Ada pula Kampung Siaga Bencana oleh Kementerian Sosial. Kondisi tersebut, bagi BPBD sebagai penanggungjawab penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah cukup terhambat. ***

Halaman:

Editor: Markon Piliang

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Diprotes Warga, Gibran Batalkan Kenaikan Tagihan PBB

Selasa, 7 Februari 2023 | 17:15 WIB

PBB Kota Solo Naik Tajam, Anggota DPRD Temui Gibran

Senin, 6 Februari 2023 | 15:53 WIB
X