• Rabu, 30 November 2022

Pengamat Ini Sebut Jangan Salahkan KPK Menyelidiki Dugaan Korupsi Formula E

- Minggu, 25 September 2022 | 19:08 WIB
Pengamat kebijakan publik Sugiyanto
Pengamat kebijakan publik Sugiyanto

 

 

SUARAKARYA.ID: Sepertinya masih ada masyarakat yang gagal paham. Mereka selalu menyemburkan opini negatif pada Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) yang sedang menyelidiki dugaan korupsi Formula E.

Seharusnya mayarakat menghentikan menyalahkan KPK, termasuk tentang hal memintai keterangan dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

"Sebaiknya, mari kita dukung KPK untuk segera menuntaskan masalah tersebut," kata Pengamat kebijakan publik Sugiyanto, Minggu (25/9/2022)

Baca Juga: KPK Dipandang Perlu Segera Minta Keterangan Gubernur Anies Tentang Dugaan Korupsi Formula E

Sesungguhnya, yang jadi soal Formula E yakni lantaran Gubernur Anies melalui Dinas Pemuda dan Olagraga mengunakan uang Negara.

"Dana APBD DKI Jakarta tahun 2019 dan 2020 dipakai untuk membayar biaya commitment fee Formula E kepada Formula E Operasional (FEO) senilai Rp 560 miliar.

"Ketika itu,  Formula E seharusnya diselenggarakan pada 4 Juni 2020 di Jakarta. Tetapi ditunda karena muncul masalah wabah Covid-19. Atas hal ini, Lalu 33 anggota DPRD DKI Jakarta ingin mengunakan hak Interpelasi kepada Gubernur Anies, tetapi gagal," ucap SGY panggilan akrab Sugiyanto.

Akan tetapi, tentang pembayaran biaya commitment fee Formula E Rp560 miliar tetap dianggap bermasalah.

Baca Juga: Formula E Diklim Sukses, Pengamat Sebut Saatnya Menunggu Hasil Pemeriksaan KPK


"Atas persoalan tersebut akhirnya, muncul pro kontra dimasyarakat. Bahkan masyarakat melakukan unjuk rasa meminta KPK memeriksa Formula E," kata SGY yang juga Wakil Ketua Perindo DKI Jakarta ini.

Kemudian ada warga masyarakat yang melaporkan masalah ini kepada KPK.

Selanjutnya, KPK wajib menindaklanjuti laporan masyarakat sepanjang dianggap memenuhi ketentuan aturan. Lalu KPK menyelidiki dugaan korupsi Formula E.

"Wabil khusus, KPK mendalami tentang duit Negara untuk pembayaran biaya commitment fee Formula E Rp560 miliar. Apalagi KPK diberitahu oleh Kemendagri bahwa duit Negara tak boleh dipakai untuk tujuan bisnis," ucapnya.

Baca Juga: Presiden Jokowi Bilang Formula E Ajang Balap Mobil Masa Depan

Nah, jadi dalam penyelidikan dugaan korupsi Formula E, KPK sedang menjalankan tugas Negara sesusai ketentuan aturan Undang-Undang. Artinya, siapapun WAJIB mendukung tugas KPK ini.

"Bila kita menentang tugas KPK, maka dapat dianggap sebagai kelompok pendukung koruptor. Bahkan pada tahap penyidikan, pihak-pihah yang menghalangi KPK dapat diancam dengan perbuatan pidana," tutur Sugiyanto.

Sejatinya, andai saja sejak awal pembayaran biaya commitment fee Rp560 miliar mengunakan dana dari BUMD PT. Jakarta Propertindo (Jakpro), maka tak akan menjadi rumit.

Baca Juga: Formula E Harus Didukung Semua Pihak, Mengapa?

 Pemprov DKI bisa berdalih pada prinsip Bisnis to Bisnis bagi PT. Jakpro dan untung-rugi.

Tetapi nasi sudah menjadi bubur. Pemprov DKI Jakarta mengunakan duit Negara untuk biaya commitment fee Rp560 miliar.

"Sampai saat ini KPK masih sedang menyelidiki dugaan korupsi Formula E. Dalam hal ini, 100 persen publik pasti mendukung KPK," katanya lagi.

Jadi KPK akan tetap jalan terus, tegak lurus menjalankan tugas Negara. Yang dilakukan KPK adalah murni soal penegakan hukum, bukan urusan politik, elektoral dan lainnya, termasuk bukan untuk menjegal Anies Baswedan pada pilpres tahun 2024.

"Mari kita semua harus bisa bersikap adil. Kegiatan formula E pada pada 4 Juni 2022 di Ancol Jakarta telah kita dukung. Untuk itu maka dukungan yang sama juga wajib kita berikan kepada KPK dalam penyelidiki dugaan korupsi Formula E.

Pada akhirnya KPK akan mengumumkan ada atau tidak adanya kerugian Negara atas dugaan korupsi Formula E.

Dalam hal terjadi kerugian Negara, maka siapapun pelakunya pasti akan ditindak oleh KPK. Tetapi bila tak ada kerugian Negara, maka kasus ini pasti akan dituturnya. ***

Editor: Markon Piliang

Sumber: Siaran Pers

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Pj Gubernur Heru: Soliditas Tiga Pilar Jaga Kamtibmas

Rabu, 23 November 2022 | 22:09 WIB
X