Tekan Dampak Kenaikan Harga BBM, Komisi D Bahas Jaring Pengaman Sosial

- Senin, 19 September 2022 | 12:57 WIB
Komisi D DPRD Kota Bandung menggelar rapat kerja bersama Dinsosnangkis Kota Bandung, membahas terkait rencana penyaluran dana perlindungan sosial, dampak kenaikan harga BBM bagi warga tidak mampu, di Ruang Rapat Komisi D, kemarin ini. Tofan/Humpro DPRD Kota Bandung
Komisi D DPRD Kota Bandung menggelar rapat kerja bersama Dinsosnangkis Kota Bandung, membahas terkait rencana penyaluran dana perlindungan sosial, dampak kenaikan harga BBM bagi warga tidak mampu, di Ruang Rapat Komisi D, kemarin ini. Tofan/Humpro DPRD Kota Bandung

SUARAKARYA.ID: Komisi D DPRD Kota Bandung menggelar rapat kerja bersama Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan (Dinsosnangkis) Kota Bandung, membahas terkait rencana penyaluran dana perlindungan sosial, kemarin ini.

Rapat kerja dipimpin oleh Ketua Komisi D DPRD Kota Bandung, H. Aries Supriyatna, S.H., M.H., Sekretaris Komisi D, Drs. Heri Hermawan, serta dihadiri oleh para anggota Komisi D DPRD Kota Bandung, yaitu, H. Erwin, S.E., Nunung Nurasiah, S.Pd., Yoel Yosaphat, S.T., drg. Susi Sulastri, H. Yusuf Supardi, S.IP., Hj. Salmiah Rambe, S.Pd.I., M.Sos, dan H. Andri Rusmana S.Pd.I.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Komisi D DPRD Kota Bandung, Aries Supriyatna meminta agar proses pendataan hingga penyaluran bantuan pemerintah dapat tepat sasaran dan sesuai peruntukannya.

Baca Juga: Ribuan Warga Turun ke Jalan Bebersih Bandung

"Hadirnya bantuan ini kan sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang terdampak kenaikan harga BBM, jadi pendataan dan penyalurannya harus tepat by name by address. Jangan yang seharusnya mendapatkan, justru tidak dapat, dan sebaliknya, karena terjadi kesalahan pendataan di pemerintah Kota Bandung," ujarnya.

Sekretaris Komisi D DPRD Kota Bandung, Heri Hermawan pun mendorong Pemerintah Kota Bandung, khususnya petugas verifikasi dan validasi pendataan melakukan cek ulang secara berkala antara data dengan kondisi dari penerima bantuan.

"Petugas verifikasi dan validasi harus terus meng-update kondisi dari para penerima bantuan, termasuk yang ada di DTKS. Karena dari beberapa kejadian, ada penerima bantuan yang sudah tidak perlu lagi mendapatkan bantuan, baik itu karena meningkatnya kondisi ekonomi, atau yang bersangkutan sudah meninggal dunia. Makanya harus terus diperbaharui datanya," ucapnya.

Sementara anggota Komisi D DPRD Kota Bandung, Erwin menilai, pemberian bantuan sosial pemerintah kerap menjadi persoalan antara masyarakat dengan aparat kewilayahan.

Baca Juga: Dipakai Brigjen Hendra, IPW Desak Polri Usut Private Jet

Halaman:

Editor: Markon Piliang

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Temui Habib Novel, Gibran Minta Doa Ini

Rabu, 1 Februari 2023 | 16:57 WIB

Gandeng PT KAI, Gibran Promosikan Solo Safari

Rabu, 1 Februari 2023 | 14:33 WIB

Komisi D Dukung Percepatan Musor KONI Kota Bandung

Rabu, 1 Februari 2023 | 05:13 WIB

Bang Zul Yakin Soal Trawangan dan Mandalika Tuntas

Selasa, 31 Januari 2023 | 18:23 WIB

Workshop Bisnis bjb PESATkan UMKM Hadir di Lampung

Selasa, 31 Januari 2023 | 13:16 WIB
X