• Jumat, 7 Oktober 2022

Kalangan Mahasiswa, Guru dan Dosen Komit Kawal RUU Sisdiknas Agar Tidak Ditunggangi Kepentingan Oligarki

- Minggu, 18 September 2022 | 21:56 WIB
FGD tentang RUU Sisdiknas digelar  KAHMI UNJ, KAHMI  Jaya  di Aula Asrama Sunan Giri, Rawamangun, Minggu (18/9/2022).
FGD tentang RUU Sisdiknas digelar KAHMI UNJ, KAHMI Jaya di Aula Asrama Sunan Giri, Rawamangun, Minggu (18/9/2022).



SUARAKARYA.ID:  Sejumlah kalangan menyatakan komitmennya untuk mengawal pembahasan Rancangan Undang Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas).

Sebab, RUU Sisdiknas yang kini sudah berada di Badan Legislasi (Baleg) DPR  itu tidak mengakomudasi kepentingan dasar guru, dosen dan kalangan perguruan tinggi.


Bahkan RUU Sisdiknas disebutkan kurang mengakomudasi  hak-hak  fundamental guru, dosen dan perguruan tinggi, cenderung mengakomudasi  kepentingan oligarki kekuasaan.

Baca Juga: Rektor UMS Menilai Draf RUU Sisdiknas Masih Cacat DanTidak Komprehensif

"RUU Sisdiknas merendahkan harkat martabat guru, dosen dan kalangan perguruan tinggi. Bahkan nasib guru-guru honorer kian memperhatinkan," ujar Koordinator Perhimpunan Untuk Pendidikan dan Guru Satriawan Salim pada Focus Group Discussion (FGD) di Aula Asrama Sunan Giri, Rawamangun, Jakarta Timur, Minggu (18/9/2022).

FGD yang menampilkan tema " Kaum Muda Bicara Polemik RUU Sisdiknas"  dibuka oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Achmad Riza Patria melalui zoom metting.

Satriawan Salim menambahkan, RUU Sisdiknas  telah mendelete sejumlah pasal, antara lain pasal 16, 17 dan 18 pada UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Baca Juga: Tingkatkan Kompetensi Guru TIK, Kemenkominfo Gelar Bimtek di Wilayah 3T

Hal itu yang harus diperhatikan oleh seluruh stakehplder pendidikan nasional. "Terkait penghilangan pasal itu, jelas-jelas ada kepentingan oligarki kekuasaan  yang menghapus pasal-pasal tentang hak guru dan dosen," kata Satriawan.

Pada Februari 2022, pasal tentang Tunjangan Profesi Guru (TPG) masih ada.Namun pada Agustus lalu saat pembahasan, satu pasal di RUU Sisdiknas  sudah dihapus oleh penyusun RUU Sisdiknas.

Sementara itu, Wakil Sekjen Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) M Syukur Mandar MH menghargai  semangat  pemerintah dan DPR RI melakukan pembaharuan  terhadap kondisi pendidikan nasional dengan  merevisi RUU Sisdiknas.

Baca Juga: Guru Besar UNS Paparkan Bekicot, Kitosan dan Kulit Durian untuk Pencegahan Resistensi TB

M Syukur menyarankan agar pembahasan RUU Sisdiknas melibatkan seluruh unsur dunia pendidikan nasional.

"Untuk penyempurnaan RUU Sisdiknas itu, Baleg DPR  dan Kementerian Pendidikan Nasional harus mendengarkan, mengakomudasi  seluruh kepentingan guru, dosen dan perguruan tinggi, agar ke depan  dunia pendidikan  di tanah air semakin maju, mampu melahirkan SDM unggul untuk bangsa dan negara," kata Syukur lagi.

Ia menegaskan, ICMI akan menggelar berbagai diskusi, seminar untuk menyusun RUU Sisdiknas Sandingan, untuk dibahas  dengan Baleg DPR RI dan Kemendiknas.

"ICMI bersama seluruh stakeholder akan menyusun RUU Sisdiknas sandingan untuk kita serahkan kepada Baleg dan Kemendiknas," ucap M Syukur.

Ia menyebut bahwa RUU Sisdiknas banyak kejanggalan-kejanggalan yang  tidak sesuai dengan naskah akademis. Pasal satu dengan yang lain tidak menjadi satu kesatuan.

Baca Juga: Kemenag Rencanakan Rekrut Guru Baru yang Profesional untuk Madrasah dengan Skema PPG Prajabatan

"Kami mempelajari draf RUU Sisdiknas  subtansinya kurang mengakomudasi  kepentingan guru, dosen dan dunia perguruan tinggi," ucap M Syukur.

Ia mengajak KAHMI UNJ dan KAHMI Jaya dan Lembaga Pengembangan Peran Serta Masyarakat  untuk melanjutkan pembahasan RUU Sisdiknas ini.

"Kami juga sudah komunikasi dengan Baleg  DPR terkait  aspirasi ICMI untuk ikut terlibat aktif melakukan pembahasan RUU Sisdiknas, "  tutur  M Syukur. ***




Editor: Markon Piliang

Sumber: Liputan lapangan

Tags

Terkini

Diresmikan Relokasi Tugu 66 di Taman Menteng

Kamis, 6 Oktober 2022 | 10:06 WIB

Tragedi Kanjuruhan, Kapolda Jawa Timur Minta Maaf

Selasa, 4 Oktober 2022 | 18:31 WIB
X