• Senin, 3 Oktober 2022

DPRKP DKI Jakarta Setujui Permohonan Warga Penghuni Apartemen The Royale Springhill Residences Bentuk Panmus

- Jumat, 16 September 2022 | 15:06 WIB
Apartemen The Royale Springhill Residences
Apartemen The Royale Springhill Residences

 

SUARAKARYA.ID: Dinas Perumahan Rakyat & Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta mengabulkan atau setujui  permohonan keberatan warga penghuni dan pemilik Apartemen The Royale Springhill Residences untuk pembentukan Panitia Musyawarah (Panmus) versinya warga.

Siaran pers warga penghuni dan pemilik Apartemen The Royale Springhill Residences menyebutkan bahwa mereka saat ini sedang menunggu Surat Keputusan “penetapan” dari Kepala DPRKP DKI Jakarta.

“Dengan dikabulkannya permohonan yang menyatakan bahwa Panmus  Apartemen The Royale Springhill Residences “belum terbentuk” atau “belum pernah terbentuk”, maka warga menungggu penetapan dari DPRKP DKI Jakarta,” demikian  Jonathan Hutabarat SH, Jum'at (16/9/2022). Dia salah satu tim penasihat hukum warga pemilik dan penghuni apartemen.

Jonathan Hutabarat menjelaskan bahwa pada tanggal 29 Agustus 2022 lalu, mereka mewakili warga telah melakukan upaya administratif dengan menyampaikan “surat keberatan” kepada DPRKP Provinsi DKI Jakarta, karena telah merestui/menyetujui pembentukan Panmus oleh pelaku pembangunan yakni PT Grahatama Persada Realty (GPR) serta mensahkan pembentukan Panmus tersebut yang ditandai dengan dibubuhkannya tandatangan pejabat dan stempel pada Naskah Berita Acara Pembentukan Panmus pada 11 Agustus 2022 lalu.

Baca Juga: Warga Penghuni Apartemen The Royale Springhill Residences Tolak Panmus Bentukan Developer

“Surat keberatan tersebut merupakan upaya administratif warga terhadap keputusan/tindakan pejabat pemerintahan dalam hal ini DPRKP, karena telah merestui dan mensahkan pembentukan Panmus hasil bentukan PT GPR,”  kata Jonathan.

Menurutnya, kliennya merasa sangat dirugikan atas keputusan/tindakan DPRKP yang merestui/menyetujui kemudian mensahkan pembentukan Panmus yang diinisiasi dan dilaksanakan oleh PT GPR tersebut.

“Dalam Surat Keberatan tersebut, kami meminta kepada DPRKP untuk menyelesaikan keberatan atas keputusan/tindakan tersebut dengan menyatakan bahwa Panmus hasil bentukan PT GPR tersebut dinyatakan “belum terbentuk” atau “ belum pernah terbentuk”,”  tutur Jonathan.

Halaman:

Editor: Markon Piliang

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X