• Jumat, 7 Oktober 2022

PWI Larang 20.000 Anggotanya Ikut UKW Lembaga Abal-abal dan Tak Patuhi UU Pers

- Sabtu, 27 Agustus 2022 | 10:10 WIB
Ketua Umum PWI Pusat Atal Sembiring Depari (kanan) didampingi Sekjen PWI Pusat Mirza Zulhadi dan Wakil Sekjen PWI Pusat Suprapto Sastro Atmojo (kiri) (Humas PWI)
Ketua Umum PWI Pusat Atal Sembiring Depari (kanan) didampingi Sekjen PWI Pusat Mirza Zulhadi dan Wakil Sekjen PWI Pusat Suprapto Sastro Atmojo (kiri) (Humas PWI)

SUARAKARYA.ID: Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) melarang sekitar 20.000 anggotanya mengikuti Uji Kompetensi Wartawan (UKW) yang pelaksanaannya bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

PWI secara tegas menyatakan bahwa satu-satunya lembaga yang memiliki legitimasi untuk melakukan pengaturan dan penyelenggaraan UKW adalah Dewan Pers. Lembaga Uji (LU) yang bisa menguji kompetensi wartawan sesuai UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers adalah LU yang telah tersertifikasi oleh Dewan Pers.

Demikian pernyataan Ketua Umum PWI Pusat Atal Sembiring Depari menyikapi adanya sejumlah lembaga atau organisasi yang menyelenggarakan Uji Kompetensi Wartawan tetapi tidak sesuai dengan UU No. 40 Tahun 1999, Jumat (26/8/2022).

“Anggota PWI itu banyak, lebih 20.000 orang. Kami bertanggung jawab dan mengingatkan mereka agar tidak tergoda uji kompetensi yang diselenggarakan organisasi yang tidak jelas dan tidak paham kode etik,” ujar Atal Sembiring Depari yang didampingi Sekjen PWI Pusat Mirza Zulhadi, Wakil Sekjen PWI Pusat Suprapto Sastro Atmojo, dan penasihat PWI Pusat Agus Sudibyo.

Baca Juga: Rapat Pleno PWI Pusat Terima Surat Pengunduran Diri Dua Wartawan Lampung

Atal juga mengingatkan anggota PWI di seluruh Indonesia agar tidak terjebak dalam bujuk rayu dan tipu muslihat dari lembaga lain yang seolah-olah memiliki legitimasi menyelenggarakan UKW, padahal mereka tidak mengerti kerja jurnalistik yang benar serta tidak paham UU Pers.

Lembaga uji yang bisa menggelar UKW adalah lembaga uji yang tersertifikasi oleh Dewan Pers. Ketentuan tersebut telah diatur melalui Peraturan Dewan Pers Nomor 01/Peraturan-DP/X/2018 tentang Standar Kompetensi Wartawan.

Peraturan DP ini sebagai tindak lanjut dari Deklarasi Palembang tahun 2010 serta hasil kesepakatan para konstituen Dewan Pers, baik organisasi perusahaan pers maupun organisasi profesi wartawan, termasuk di dalamnya adalah Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Deklarasi Palembang antara lain berisi tentang perlunya verifikasi perusahaan pers dan Standar Kompetensi Wartawan (SKW).

Baca Juga: Pleno PWI Pusat Putuskan PWI Sumbar Dikomandoi Plt Menunggu SK Pengunduran Basril Basyar sebagai ASN

Halaman:

Editor: Gungde Ariwangsa

Sumber: Rilis

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Diresmikan Relokasi Tugu 66 di Taman Menteng

Kamis, 6 Oktober 2022 | 10:06 WIB

Tragedi Kanjuruhan, Kapolda Jawa Timur Minta Maaf

Selasa, 4 Oktober 2022 | 18:31 WIB
X