Kemenko PMK Dukung APKI Bersama Menjaga dan Menguatkan Komitmen Terhadap Kode Etik Kemanusiaan

- Rabu, 24 Agustus 2022 | 12:27 WIB
Tujuh Lembaga Kemanusiaan yang tergabung  dalam APKI menandatangani pernyataan kesepakatan komitmen disaksikan Asisten Deputi  Kemenko PMK Nelwan Harahap ( kanan) di Jakarta, Selasa (23/8/2022).
Tujuh Lembaga Kemanusiaan yang tergabung dalam APKI menandatangani pernyataan kesepakatan komitmen disaksikan Asisten Deputi Kemenko PMK Nelwan Harahap ( kanan) di Jakarta, Selasa (23/8/2022).





SUARAKARYA.ID:  Pemerintah pusat melalui Kementerian  Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan  (Kemenko PMK) mendukung penuh penandatangan kesepakatan komitmen yang dilakukan Aliansi Pembangunan Kemanusiaan Indonesia (APKI).

Momentum itu menyatakan komitmen  tujuh jejaring kemanusiaan  untuk menjaga dan menguatkan komitmen terhadap kode etik dalam gerakan kemanusiaan.

Beranggotakan jaringan-jaringan terbesar di Indonesia, yakni MPBI, FOZ, POROZ, PFI, JMK, Sejajar, dan HFI, Aliansi memperingati Hari Kemanusiaan Sedunia yang jatuh pada tanggal 19 Agustus dengan melakukan penandatanganan pernyataan komitmen terhadap kode etik kemanusiaan.

Baca Juga: Presiden Tomy Indrajati Sebut 25 Program HI Menjangkau 64 074 Orang Penerima Manfaat

Jaringan-jaringan anggota APKI menyepakati  menerapkan Kode Etik Kemanusiaan  bersama dengan kaidah-kaidah spesifik yang sudah ada di masing-masing jaringan anggota.

APKI menganggap komitmen ini sebagai pilar akuntabilitas tindakan kemanusiaan diantara organisasi masyarakat sipil, karena mereka berkiprah dalam suatu ekosistem yang melibatkan tanggung jawab moral, sosial, dan profesional dalam pengelolaan bantuan kemanusiaan dari para donor di satu sisi, dan penyampaian bantuan secara bermartabat kepada komunitas yang memerlukannya pada sisi yang lain.   

Hal itu dikatakan Asisten Deputi Kedaruratan dan Manajemen Pasca Bencana Kemenko PMK Nelwan Harahap, Selasa (23/8/2022).

 

Baca Juga: Jembatan Rawayan Terputus Anak-anak Harus Berjuang ke Sekolah, HI Ajak Masyarakat Bantu Korban Banjir Garut

Nelwan menyatakan,  mendukung pernyataan komitmen APKI itu.
“Memang kedermawanan dan semangat kerelawanan senantiasa diperlukan. Ini bisa berlangsung dengan baik selama para pekerja kemanusiaan mendapat kepercayaan publik dan, dalam kaitan itu, diperlukan sikap, kompetensi, dan komitmen terhadap akuntabilitas," ujar Nelwan saat menyampaikan sambutan.

Sudah ada lima lembaga yang telah berkolaborasi dengan Kemenko PMK terkait penanganan pandemi Covid-19 yang lalu. Nelwan tidak menyebutkan lembaganya.


Sementara itu, perwakilan dari UNOCHA Indonesia, lembaga PBB urusan koordinasi kemanusiaan Titi Moektijasih menyatakan, bahwa saat ini di seluruh dunia terdapat lebih dari 303 juta pemerlu bantuan kemanusiaan.

 Pekerjaan besar ini memerlukan kolaborasi serta komitmen agar membawa dampak yang efektif.


Baca Juga: Program Kurban HI Antarkan Manfaat ke 250,000 Keluarga hingga Pelosok Negeri


Dalam kesempatan ini Tetri Darwis dari Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia (MPBI) mendorong para pegiat untuk mengedepankan kaidah kemanusiaan dalam melaksanakan tugasnya.

Hal yang sama disampaikan Haris Oematan dari Jaringan Mitra Kemanusiaan (JMK), yang menerangkan bahwa pegiat kemanusiaan mengelola sumberdaya yang dipercayakan oleh para umat dermawan, sponsor dan donor, maka diperlukan komitmen diantara jajaran kemanusiaan untuk bertanggungjawab di semua tataran.

Ini termasuk penguatan kapasitas lokal yang berada di garda terdepan dalam menjaga martabat, membantu, dan menguatkan komunitas sebagaimana semangat pada peringatan Hari Kemanusiaan Sedunia tahun ini.

Wakil dari Perhimpunan Filantropi Indonesia (PFI) Hami Abidin menegaskan, organisasi kemanusiaan harus secara serius memegang komitmen untuk senantiasa akuntabel dan amanah.

Ini penting karena menyangkut upaya-upaya yang berkualitas membantu yang rentan, menguatkan yang beresiko dan memulihkan yang yang terdampak.

Halaman:

Editor: Dwi Putro Agus Asianto

Sumber: Liputan lapangan

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X