• Rabu, 5 Oktober 2022

Selaraskan Dinamika Pembangunan, DPRD Dorong Raperda RTRW Berkualitas

- Selasa, 16 Agustus 2022 | 19:58 WIB
Pansus 1 DPRD Kota Bandung dalam Sosialisasi Persetujuan Substansi Raperda RTRW Kota Bandung Tahun 2022-2042, di Bandung, Kemarin ini. Dani/Humpro DPRD Kota Bandung.
Pansus 1 DPRD Kota Bandung dalam Sosialisasi Persetujuan Substansi Raperda RTRW Kota Bandung Tahun 2022-2042, di Bandung, Kemarin ini. Dani/Humpro DPRD Kota Bandung.

SUARAKARYA.ID: Ketua DPRD Kota Bandung H. Tedy Rusmawan, A.T., M.M., menghadiri sosialisasi persetujuan substansi Raperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung Tahun 2022-2042, di Bandung, kemarin ini.

Hadir pula Ketua Pansus 1 Raperda RTRW Kota Bandung Tahun 2022-2024, Yudi Cahyadi, S.P., sejumlah anggota Pansus 1 Ir. H. Agus Gunawan, Dr. Uung Tanuwidjaja, S.E., M.M., Erick Darmadjaya, B.Sc., M.K.P., Folmer Siswanto M. Silalahi, S.T., H. Andri Rusmana, S. Pd.I., serta Asep Mahyudin, S.Ag.

Turut hadir Wali Kota Bandung Yana Mulyana, Sekda Kota Bandung Ema Sumarna, Direktur Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah I Kementeran ATR/BPN, Reny Windyawati, serta pimpinan SKPD Pemkot Bandung.

Baca Juga: Pemkot Bandung Siap Gelar Pameran Produk Koperasi dan UMKM

Raperda RTRW Kota Bandung 2022-2042 ini merupakan perubahan dari Perda No. 18 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Bandung Tahun 2021-2031. Pertimbangan perubahan perda ini seturut dengan dinamika pembangunan kota yang terus berkembang.

Selain itu, terdapat banyak penyesuaian merujuk pada UU No. 11 tentang Cipta Kerja.
Tedy mengatakan, tata ruang adalah suatu sistem proses perencanaan, pemanfaatan tata ruang, serta pengendalian pemanfaatan ruang. Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Kota berfungsi sebagai acuan dalam pemanfaatan ruang atau pengembangan wilayah kota dan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah kota.

Perda RTRW juga menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Lokasi investasi di Kota Bandung yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, atau swasta, akan mengacu pada perda ini.

Baca Juga: Agar Pelayanan Warga Tak Terganggu, Ganjar Instruksikan Wabup Pemalang Ambil Alih Pemerintahan

Perda ini akan menjadi pedoman untuk penyusunan rencana rinci tata ruang di wilayah Kota Bandung serta acuan dalam administrasi pertanahan,” tuturnya.

Halaman:

Editor: Markon Piliang

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Ridwan Kamil Jalan Kaki Bersama Warga Bogor

Minggu, 2 Oktober 2022 | 17:30 WIB

Ini Cara Mempersiapkan Rencana Keuangan Untuk Masa Senja

Jumat, 30 September 2022 | 18:17 WIB

Bank bjb Tandatangani Pakta Integritas dengan BPDPKS

Kamis, 29 September 2022 | 12:29 WIB
X