• Selasa, 6 Desember 2022

Kasus Pemaksaan Jilbab Di Sekolah Marak, Berikut Tanggapan Komnas Perempuan

- Rabu, 10 Agustus 2022 | 18:31 WIB
Diskusi publik secara virtual menghadirkan  pakar dari Komnas Perempuan, di Jakarta, beberapa  waktu lalu. (Yon Parjiyono)
Diskusi publik secara virtual menghadirkan pakar dari Komnas Perempuan, di Jakarta, beberapa waktu lalu. (Yon Parjiyono)

Baca Juga: Mengaku Disiksa Dan Tak Diberi Gaji, Asisten Rumah Tangga Mengadu Ke Komnas Perempuan

“Terdapat banyak pola pelanggaran hak kebijakan busana. Kewajiban busana berdasarkan ajaran agama tertentu, misalnya kewajiban menggunakan Kerudung atau simbol agama itu diskriminatif,” kata Dahlia dalam diskusi Pakar dan Media bertajuk “Regulasi Jilbab bagi Siswi Muslim di Sekolah Negeri" yang digelar el Bukhari Institute, Senin (9/8/2022).

Dalam laporan Komnas Perempuan yang dirilis pada 2016, ada 421 peraturan daerah (Perda) diskriminatif di lembaga publik, baik di lembaga pemerintahan atau pun institusi pendidikan, yang membidik kelompok minoritas dan perempuan.

 

Baca Juga: Bertemu Komnas Perempuan, Kapolri Sampaikan Komitmen Beri Pelayanan Terbaik untuk Korban Perempuan dan Anak

Bahkan ada ada 62 kebijakan daerah yang memuat aturan busana yang melanggar. Ini mengadopsi interpretasi tunggal dari simbol agama mayoritas.

“Kebijakan ini menelan banyak korban; dari anak sekolah, PNS dan masyarakat umum. Yang jadi korban diskriminasi. Jika menolak, maka dia akan berhadapan dengan sanksi sosial. Bagi PNS yang busana ajaran agama, akan dipermalukan didepan umum,” katanya menambahkan.

Karena itu, kata Dahlia, Komnas Perempuan mendesak Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendidikan, dan Kementerian Agama untuk merespons kasus pemaksaan busana keagamaan di sekolah secara massif dan sistemik.

“Kami meminta sekolah yang malarang dan meminta dengan ajaran agama, harus ditinjau ulang. Itu melanggar,” tuturnya.

Maraknya Perda Syariah di Indonesia

Halaman:

Editor: Dwi Putro Agus Asianto

Sumber: Siaran Pers

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Kemnaker Buka Akses Pemagangan ke Korea

Minggu, 4 Desember 2022 | 04:32 WIB
X