• Senin, 3 Oktober 2022

Komit Percepat Pemerintahan Berbasis Electrotik, DKI Gadeng PWC  

- Senin, 8 Agustus 2022 | 19:38 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyampaikan sambutan  pada penandatanganan MoU dengan PWC terkait layanan bersasis   electronic.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyampaikan sambutan pada penandatanganan MoU dengan PWC terkait layanan bersasis electronic.


SUARAKARYA.ID: Pemprov DKI Jakarta bersama PT PricewaterhouseCoopers (PWC) Consulting Indonesia menandatangani perjanjian kerja sama (MoU) terkait Dukungan Teknis Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Transformasi Digital di Pemprov DKI Jakarta.

 Hadir menyaksikan perjanjian tersebut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama jajaran dan Presiden Direktur PT PricewaterhouseCoopers Counsulting Indonesia Marina Reim Tusin, di Balai Agung,  Jakarta, Senin (8/8/2022).

“Kami mengapresiasi PWC bersedia terlibat di sini karena begitu sampai pada transformasi digital maka kita membutuhkan pihak yang punya akses kepada best practices, dan pengalaman beroperasi di berbagai negara yang punya contoh praktek, baik terbukti gagal maupun berhasil,” ujar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan1 dalam sambutannya.

 

Baca Juga: Gubernur DKI Komit Perkuat Koordinasi Tangani Virus Corona



Kesepakatan bersama ini bertujuan untuk membantu upaya implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan transformasi digital di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, pemberian dukungan teknis dalam implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dan transformasi digital, asistensi pelaksanaan Project Management Office (PMO) serta implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) oleh PT PricewaterhouseCoopers Consulting Indonesia.

 



Anies berharap kehadiran PWC Consulting Indonesia juga akan memberikan dorongan agar transformasi digital dikerjakan dengan cepat.

Sehingga akan berdampak pada kemajuan kota Jakarta dan peningkatan pelayanan untuk warganya.

“Kita membutuhkan dorongan dari PWC, sebuah dorongan untuk kita berubah dengan cepat, terlebih banyak urusan yang dikerjakan di Jakarta yang bila diproses menggunakan otomatisasi atau digital akan memiliki potensi lebih efektif dan efesien. Sehingga kita bisa memajukan kota lebih baik dan cepat, mulai dari internal sampai pelayanan kepada publik,” katanya.

 

Baca Juga: Lima DPC di DKI Jakarta Tolak Musda GM FKPPI, Penunjukkan Caretaker Langgar AD/ART

Ke depan Gubernur Anies juga berharap Jakarta menjadi pilot project dalam pelaksanaan transformasi digital pada sistem pemerintahannya.


“Kami ingin Jakarta digunakan oleh PWC sebagai percontohan supaya kota lain di Indonesia bisa melakukan hal yang sama. Apalagi dari segi kompleksitas kita paling banyak dan apabila kita bisa berjalan sistemnya, maka ke depan kota-kota lain akan lebih mudah mengadopsinya,” tuturnya.

Adapun ruang lingkup dalam Kesepakatan Bersama tersebut adalah: (1) Asistensi Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Provinsi DKI Jakarta, (2) Pendampingan Manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Provinsi DKI Jakarta, (3) Asistensi Percepatan penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dan (4) Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Provinsi DKI.

 

Halaman:

Editor: Markon Piliang

Sumber: Siaran Pers

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X