• Minggu, 2 Oktober 2022

Menkopolhukam Mahfud MD Minta Berbagai Pihak Catat Pasal RKUHP Yang Membahayakan

- Sabtu, 30 Juli 2022 | 20:20 WIB

 

 

 

SUARAKARYA.ID: Menkopolhukam Mahfud MD meminta berbagai pihak dan kalangan yang menaruh perhatian pada Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP)  agar mencatat pasal-pasal yang dinilai bermasalah kemudian disampaikan dan direformulasi. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu menyebutkan masih ada waktu menuju momen kemerdekaan pada 17 Agustus mendatang yang direncanakan mengesahkan RKUHP.

Pakar hukum tata Negara itu mempersilakan public menyerap dan mengolah aspirasinya maksimal  demi perbaikan RKUHP. “Kita masih membuka ruang lagi. Senin pekan depan pemerintah akan membicarakannya,” kata Mahfud MD, Sabtu (30/7/2022). Saat bertemu dengan Dewan Pers, Mahfud MD sempat menyebut RKUHP akan disahkan pada momen kemerdekaan.

“Ya semula RKUHP  ditargetkan sudah bisa disahkan sebelum 17 Agustus 2022 sebagai hadiah HUT Proklamasi. RKUHP ini kan sudah 59 tahun disiapkan dan dibahas. Padahal ini termasuk arah politik hukum nasional yang ditunjuk oleh Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945,” tuturnya.

Baca Juga: DPR Diminta Lebih Kritis Dalam Pembahasan RKUHP

Mahfud MD juga tidak menampik kalau RKUHP sudah lebih dari 55 tahun diperdebatkan dan selalu ditunda. Terakhir penundaan RKUHP pada tahun 2019 saat terjadi demo besar penolakan pengesahan. Jika saat momen kemerdekaan mendatang pengesahan masih menuai pro dan kontra, Mahfud MD meminta agar pasal yang dinilai bermasalah oleh publik disampaikan dan direformulasi. “Masih ada waktu menuju momen kemerdekaan pada 17 Agustus mendatang,” katanya.

Ketua Dewan Pers Azyumardi Azra bersama kelompok masyarakat sipil sebelumnya menemui Menkopolhukam Mahfud MD untuk membahas sejumlah pasal karet dalam RKUHP. “Pada 2018, Dewan Pers sudah mengajukan usulan delapan klaster pasal yang dinilai bermasalah. Namun, masukan dari Dewan Pers dan konstituen tidak dimasukkan sama sekali,” kata Azyumardi kemudian menambahkan bahwa perkembangan pembahasan RKUHP kini malah menambah daftar panjang klaster pasal karet. Dia mengatakan, kini terdapat sembilan klaster dari 22 pasal umum yang mengganggu hak berekspresi. “Dari 22, 14 di antaranya berkaitan dengan kemerdekaan pers,”  Azyumardi menambahkan. Klaster pemetaan itu merupakan hasil konseling pihaknya dengan masyarakat sipil dan pihak terkait.

Halaman:

Editor: Markon Piliang

Tags

Artikel Terkait

Terkini

UU PPRT, Landasan Perlindungan Pekerja Rumah Tangga

Sabtu, 1 Oktober 2022 | 00:58 WIB

Ini Cara Mempersiapkan Rencana Keuangan Untuk Masa Senja

Jumat, 30 September 2022 | 18:17 WIB
X