• Sabtu, 1 Oktober 2022

Pengamat Sebut Tugas Sekda Berat, Penunjukan Marullah Matali Sebagai PHD Tidak Tepat

- Jumat, 22 Juli 2022 | 09:29 WIB
Marullah Matali
Marullah Matali



SUARAKARYA.ID:  Penetapan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta Marullah Matali menjadi petugas haji daerah atau PHD menuai kritik keras.

Penunjukan Sekda Marullah Matali yang bertugas sejak 16 Juni sampai 5 Agustus 2022 atau selama 37 hari menjadi PHD ditetapkan oleh Gubernur DKI  Jakarta Anies Baswedan.

Hal itu merujuk pada surat Keputusan Direktur Jendral Penyenggara Haji dan Umrah Nomor: D/100/2015 Tentang Pedoman Rekruitmen Petugas Haji Indonesia Tanggal 6 Maret 2015, pada Pasal 2 ayat (6) disebutkan, Petugas Haji Daerah adalah petugas haji yang ditetapkan oleh Gubernur untuk membantu pelayanan jamah haji di kloter, yang terdiri dari dari Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD) dan Tim Kesehatan Haji Daerah (TKHD).

Baca Juga: Sekda Marullah Harus Bergerak Cepat Tuntaskan PR Lama

Pengamat Kebijakan Publik Sugiyanto (SGY) menilai pengangkatan Sekda Marullah sebagai PHD merupakan kekeliruan sebab Sekda adalah pejabat pembantu Gubernur yang sangat penting.

Apalagi, imbuh dia, Sekda  mengemban tugas cukup berat untuk melakukan percepatan Penyelesaian Isu Prioritas Daerah Tahun 2021-2022 yang berisi program-program pembangunan di mana mesti dituntaskan tahun ini.

Hal itu sesuai Instruksi Gubernur  (Ingub) Nomor No 49 Tahun 2022 tanggal 4 Agustus 2021.

Dalam Ingub tersebut, terdapat sekitar 100 daftar target capaian Penyelesaian Isu Prioritas Daerah Tahun 2021-2022.

Oleh sebab itu SGY memperkirakan, Sekda Marullah Matali belum secara penuh menuntaskan semua tugas dalam percepatan penyelesaian Isu Prioritas Daerah DKI Jakarta Tahun 2021-2022.

Baca Juga: Lantik Sekda Marullah, Anies Amanatkan Pentingnya Fokus Penanganan Covid-19

Sehingga kata SGY, kebijakan Anies menunjuk Sekda Marullah Matali menjadi PHD bisa dianggap mengabaikan Ingub Nomor 49 Tahun 2021 yang  ditekennya sendiri.

"Gubernur Anies Baswedan lah yang bertanggungjawab atas penetapan Marullah itu. Semestinya Anies sudah memahami bahwa sebagai PHD, Marullah akan meninggalkan tugasnya dalam jangka waktu yang cukup lama," kata SGY saat dikonfirmasi, Kamis (21/7/2022).

Adapun dalam Ingub tersebut, SGY memaparkan, Gubernur Anies Baswedan  menugaskan empat hal kepada Sekda Marullah yakni pertama yaitu agar Sekda Marullah memastikan tercapainya Penyelesaian Isu Prioritas Daerah Tahun 2021-2022. Tugas kedua, Sekda Marullah memimpin dan mengendalikan Penyelesaian Isu Prioritas Daerah Tahun 2021-2022.

Kemudian penugasan ketiga adalah agar Sekda Marullah memberdayakan seluruh Asisten beserta Perangkat Daerah Propinsi DKI Jakarta serta BUMD dan potensi daerah lainnya. Dan yang terakhir, yakni menegaskan bahwa Sekda Marullah Matali bertanggungjawab penuh dalam Penyelesaian Isu Prioritas Daerah Tahun 2021-2022.

Dalam Isu Prioritas di tahun 2022 yang harus dituntaskan oleh Sekda DKI Jakarta SGY menyebutkan, terdapat sejumlah program yang harus diselesaikan.

Baca Juga: DKI Jakarta Dan Korsel Bahas Inovasi Layanan Publik

Di antaranya SGY menjelaskan, terselenggaranya Formula E pada Juni 2022, selesainya sensus atribut pajak 100% pada Juni 2022,  terselesaikannya pembangunan realisai infrastruktur prioritas di kawasan TOD 100% sesuai Panduan Rancangan Kota oleh pengelola kawasan pada Juni 2022.

"Isu Prioritas lain yang juga harus dituntaskan Sekda Marullah pada tahun 2022, yakni tentang terselesaikannya Peningkatan Jalan dan Pedestarian di Kawasan TOD Lebak Bulus dan Fatmawati oleh Dinas Bina Marga pada Juni 2022, agar terbangunnya penambahan stasiun KAI baru di sisi barat dan timur JIS pada Juni 2022 , terbangunnya akses ramp tol ke area Jakarta Internasional Stadium pada Juni 2022, dan Isu Prioritas agar terselesaikannya akses tol Linkar Luar Timur ke Kawasan Lahan Cadang Rorotan pada Juni 2022," tutur dia.

Halaman:

Editor: Pudja Rukmana

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X