• Rabu, 28 September 2022

Tenaga Kerja, Penempatan PMI Sektor Domestik, Indonesia Dan Malaysia Tandatangani MoU

- Jumat, 15 Juli 2022 | 16:37 WIB
 Penandatanganan MoU perlindungan PMI antara Indonesia dan Malaysia.
Penandatanganan MoU perlindungan PMI antara Indonesia dan Malaysia.
 
 
SUARAKARYA.ID: Tenaga kerja, terkait penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia (PMI) sektor domestik, Indonesia dan Malaysia tandatangani MoU. 
 
Penandatanganan MoU yang  disaksikan  Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Malaysia, Dato’ Sri Ismail Sabri Yaakob itu, guna melindingi tenaga kerja migran Indonesia di Malaysia
 
Perlindungan tenaga kerja migran sektor domestik itu merupakan bentuk iktikad baik kedua negara, mengingat MoU itu memuat kesepakatan penempatan PMI sektor domestik dilakukan melalui sistem satu kanal (one channel system), 
 
 
Artinya, menjadi satu-satunya mekanisme resmi untuk merekrut dan menempatkan PMI sektor domestik di Malaysia
 
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, mengatakan, Pemerintah Indonesia dan Malaysia telah menandatangani MoU tentang Penempatan dan Pelindungan PMI Sektor Domestik di Malaysia, pada 1 April 2022. 
 
“Kesepakatan dalam MoU itu tentunya didasarkan atas itikad baik kedua negara,” ujar Menaker melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Kamis (14/7/2022). 
 
 
Menaker mengemukakan, Perwakilan RI di Malaysia menemukan bukti, Malaysia masih menerapkan sistem di luar sistem yang telah disekapati bersama oleh kedua negara. Yaitu system maid online (SMO) yang dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri Malaysia melalui Jabatan Imigreseen Malaysia
 
“Hal ini tentu tidak sesuai dengan kesepakatan dan komitmen kedua negara. Karena penempatan seharusnya menggunakan one channel system,” katanya. 
 
Dia menyatakan, SMO itu membuat posisi PMI menjadi rentan tereksploitasi. Karena, mem-by pass UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dan tidak melalui tahap pemberangkatan yang benar. 
 
 
“Terkait hal itu, KBRI di Kuala Lumpur merekomendasikan kepada Pemerintah Pusat. Untuk menghentikan sementara waktu penemptan PMI di Malaysia. Sampai terdapat klarifikasi dari Pemerintah Malaysia termasuk komitmen, untuk menutup mekanisme SMO sebagai jalur penempatan PMI,” terang Menaker
 
Dia menjelaskan, keputusan penghentian PMI sektor domestik ke Malaysia telah disampaikan secara resmi oleh KBRI Kuala Lumpur kepada Kementerian Sumber Daya Manusia Malaysia
 
Menaker menambahkan, berdasarkan hasil pemantauan KBRI Kuala Lumpur, Kementerian Sumber Daya Manusia Malaysia telah menerbitkan pernyataan media pada 13 Juli lalu. Di mana Kementerian Sumber Daya Manusia Malaysia akan segera mengadakan pembahasan dengan Kementerian Dalam Negeri Malaysia, guna membahas persoalan itu. 
 
 
Menaker optimis, hasil pembahasan antara kedua kementerian itu akan berjalan dengan produktif dan memberi hasil yang positif. Sehingga, kesepakatan sebagaimana tercantum dalam MoU dapat terimplementasi dengan baik. 
 
“Kami mengharapkan hasil positif dari pembahasan antara Kementerian Sumber Daya Manusia dan Kementerian Dalam Negeri Malaysia. Sehingga, apa yang telah disepakati antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Malaysia dapat berjalan sebagaimana mestinya,” paparnya.***
 
 

Editor: Pudja Rukmana

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Menaker Tinjau Penerima BSU di Sejumlah Tempat 

Rabu, 28 September 2022 | 06:33 WIB

Penerima BSU, Menaker Tinjau Langsung di Tiga Wilayah

Jumat, 23 September 2022 | 19:51 WIB
X