• Selasa, 16 Agustus 2022

Ini Hasilnya, Kemnaker Gelar Raker Peningkatan Kepesertaan Jamsos 

- Rabu, 29 Juni 2022 | 08:35 WIB
Menaker Ida Fauziyah.
Menaker Ida Fauziyah.
 
 
SUARAKARYA.ID: Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) gelar Rapat Kerja (Raker) membahas upaya peningkatan kepesertaan jaminan sosial (jamsos), bersama para Pejabat Tinggi Madya  di Jakarta, Selasa, (28/6/2022). 

Hasilnya sejumlah kesimpulan, di antaranya perlunya memperkuat kerja sama dan efektifitas Tim Terpadu Pengawasan Pelaksanaan Jamsostek, antara Petugas Pengawas Pemeriksa dan Pengawas Ketenagakerjaan.
 
"Kita ingin makin banyak para pekerja, termasuk para PMI kita mendapatkan jaminan perlindungan sosial," kata Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah. 
 
Dikemukakannya, pada Raker itu dihasilkan sejumlah kesimpulan, yakni perlunya memperkuat kerja sama dan efektifitas Tim Terpadu Pengawasan Pelaksanaan Jamsostek, antara Petugas Pengawas Pemeriksa dan Pengawas Ketenagakerjaan.
 
 
"Kemudian membentuk Tim terpadu antara Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Kemnaker dengan BPJS Ketenagakerjaan, dalam hal peningkatan kepesertaan Jamsostek," terangnya. 
 
Selain itu, perlunya revisi UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS dan UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN, khususnya terkait menuliskan secara eksplisit bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan program Jamsostek dilaksanakan oleh Pengawas Ketenagakerjaan, dan mengatur sanksi pidana bagi pemberi kerja, selain penyelenggara negara yang tidak mengikutsertakan pekerjanya dalam Program Jamsos.
 
"Perlunya integrasi data pengawasan Jamsos Ketenagakerjaan antara Kemnaker dengan BPJS, dan mengoptimalkan fungsi ekosistem SIAPKerja sebagai sistem terpadu untuk mendorong perluasan kepesertaan Jamsos," tuturnya. 
 
 
Menaker mengatakan, upaya lain yang perlu dilakukan, yakni berupa kajian cepat internal di Kemnaker. Mengenai pengenaan sanksi bagi peserta bukan penerima upah (BPU) dan peserta penerima upah (PU), yang tidak ikut serta dalam program jaminan sosial. 
 
Pihaknya minta pada BPJS Ketenagakerjaan untuk memverifikasi upah yang dilaporkan pemberi kerja, sesuai dengan upah yang dibayarkan oleh pemberi kerja kepada pekerja. 
 
"Untuk itu, minta kepada petugas Wasrik bersama dengan Pengawas Ketenagakerjaan melakukan pengawasan. Terhadap, kepatuhan pelaporan upah pekerja kepada BPJS ketenagakerjaan, merupakan upah yang sebenarnya diterima," ujarnya. 
 
 
Terkait kepesertaan Jamsos bagi PMI, imbuhnya, perlu masifikasi sosialisasi Jamsos PMI di kantong-kantong PMI dan negara penempatan PMI, serta minta BPJS Ketenagakerjaan untuk menyediakan kanal daftar dan kanal bayar di negara penempatan PMI.
 
Menaker juga minta BPJS Ketenagakerjaan untuk melakukan kewajibannya menyampaikan laporan secara berkala bulanan, triwulan, serta tahunan, kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kemnaker
 
Laporan yang dimaksud paling sedikit memuat data dan jumlah kepesertaan, jumlah iuran yang diterima, jumlah klaim yang diajukan, jumlah klaim yang disetujui, serta santunan yang dibayarkan.
 
 
"Terakhir, Pengawas Ketenagakerjaan akan lebih aktif melakukan pengawasan pelaksanaan Program Jamsos bersama dengan BP2MI. Sebagaimana amanat PP Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Pengawas Ketenagakerjaan akan proaktif berkoordinasi dengan LTSA PPMI di daerah," ungkapnya. ***

Editor: Pudja Rukmana

Tags

Terkini

X