KPK Diminta Tangani Manipulasi Akta Sertifikat PT PKS, Diduga BPN Dan Kades Lambangsari Terlibat

SUARAKARYA.ID: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus segera turun tangan menyikapi soal dugaan manipulasi data AJB PT Proteindo Karyasehat yang dilakukan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional dan keterlibatan Kades Lambangsari, Tambun Selatan.

PT Proteindo Karyasehat berencana akan membangun RS Mitra Keluarga di RW 007 Perum PDK, Desa Lambangsari, Tambun Selatan.

"Saya jelas-jelas mau mengatakan terjadi manipulasi yang harus dilaporkan ke KPK. Bahwa BPN itu terlibat manipulasi data baik pengukuran, penandatanganan surat-surat akta sertifikat," tutur Jonathan WS, salah satu warga di RW 007 kepada Suarakarya.id, Selasa (28/6/2022). 

Baca Juga: PT PKS Sosialisasi Rencana Pembangunan RS Mitra Keluarga Grand Wisata Dihadiri Pemdes Lambangsari Dan Warga

BPN lanjut Jonathan, pernah mengatakan bahwa mereka memiliki dasar itu adalah keputusan Pengadilan Negeri Cikarang.

Yang dimaksud keputusan PN Cikarang itu terkait dengan kepemilikan tanah PT Sarana Utama Mandiri tidak terdapat Uang Ganti Kerugian yang dikonsinyasikan pada Pengadilan Negeri Cikarang. Karena berdasarkan data pengadaan tanah bahwa uang ganti kerugian yang dikonsinyasikan pada PN Cikarang adalah obyek pengadaan tanah nomor 9 atas PT Laguna Group (RS Mitra Keluarga).

"Mana ada keputusan pengadilan yang menyangkut PT Proteindo Karyasehat. Ini kolusi, saya duga dibayar mahal ini," tegasnya.

Baca Juga: Sikapi Corona, Wali Kota Depok Tugaskan Dinkes Pantau 71 Tenaga Medis RS Mitra Keluarga

Oleh karena itu, baik BPN maupun Kades Lambangsari harus bisa menjelaskan kepada masyarakat terkait keluarnya sertifikat tersebut.

"Anehnya lagi di depan pagar (lokasi lahan pembangunan RS Mitra Keluarga) seakan-akan Pemda (DPMTSP) memasang plang IMB. Padahal, tidak ada satu pun dari Pemda sehingga masyarakat menolak rencana pembangunan RS Mitra Keluarga," bebernya.

Dia menambahkan, jika pihak PT Proteindo Karyasehat dalam pengurusan surat-surat tanah tanpa kompromi kepada warga.

Baca Juga: Terkait Corona, Menkes Dan Wali Kota Depok Datangi RS Mitra Keluarga

"Jangan merasa dia menganggap warga disini datang sosialisasi butuh tenaga, pekerjaan. Ini perbaiki dulu kesehatan, kita disini kan bahaya. Kemudian, air-air yang ada di dalam mau buang ke mana," tuturnya.

"Sekarang belum jadi rumah sakit aja sudah banjir akibat dari tanah tersebut," kata Jonathan menambahkan.