• Rabu, 10 Agustus 2022

DPR Dukung Pemerintah Revitalisasi Sosial Media Di Era Disrupsi Digital

- Jumat, 24 Juni 2022 | 20:35 WIB
Ketua Komisi 1 DPR Meutya Hafid sebagai keynote speaker.
Ketua Komisi 1 DPR Meutya Hafid sebagai keynote speaker.

SUARAKARYA.ID: DPR mendukung langkah pemerintah dalam konteks revitalisasi sosial media di era disrupsi digital. Untuk itu, kehadiran berbagai platform sosial media harus diatur dalam payung hukum yang jelas dan komprehensif.

Demikian mengemuka dalam Webinar Ngobrol Bareng Legislator bertajuk Media Sosial Sebagai Wadah Kreativitas di Era Digital, yang diselenggarakan di Jakarta, Jumat (23/6/2022). Webinar via zoom yang diselenggarakan DPR bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) diikuti 250 mahasiswa dari wilayah Sumatera Utara dan sebagian wilayah Jabodetabek menghadirkan Ketua Komisi 1 DPR Meutya Hafid sebagai keynote speaker, Dirjen Aptika Kemkominfo, Semuel Pangerapan dan Content Creator Hops Indonesia, Luqman Hakim sebagai narasumber.

"DPR mendorong mitra kerja pemerintah agar dapat mengawasi platform sosial media untuk berperan optimal sebagai media yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia," kata Meutya Hafid.

Politisi perempuan Partai Golkar itu mengatakan generasi muda sebagai pengguna media sosial terbesar harus memiliki kemampuan literasi media sosial supaya bisa menjadi pendorong bermedia sosial dengan baik.

"Literasi sosial mengapa menjadi penting, karena masyarakat saat ini sudah masuk dalam tahapan masyarakat informasi, dimana kebutuhan akan informasi menjadi hal yang utama," jelasnya.

Di samping itu, perkembangan teknologi yang pesat dan hadirnya media baru menuntut seseorang untuk bisa memiliki kemampuan literasi yang berbeda dari biasanya.

Di tempat yang sama, Dirjen Aptika Kemenkominfo, Semuel A Pangerapan, mengatakan pemerintah mendorong terjadinya peningkatan kegiatan masyarakat di ruang digital. Selain regulasi, Semuel menyatakan Kementerian Kominfo berupaya meningkatkan literasi digital masyarakat.

“Transformasi digital merupakan sebuah keniscayaan yang harus dilakukan. Untuk melindungi privasi dan data pribadi masyarakat, saat ini Kominfo tengah melakukan pembahasan rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi atau RUU PDP bersama dengan Komisi 1 DPR RI,” ujarnya.

Sementara itu, Content Creator Hops Indonesia, Lukman Hakim dalam paparannya banyak memberikan tips bagaimana berkreasi dan membuat konten di medsos. "Yang paling utama cari ide konten dan riset," ujarnya.

Halaman:

Editor: Gungde Ariwangsa

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Omzet Pasar Krearif Bandung Tembus Rp6,5 Miliar

Selasa, 9 Agustus 2022 | 23:51 WIB

Yudi Cahyadi Ajak Warga Jaga Fasilitas Publik

Selasa, 9 Agustus 2022 | 19:24 WIB
X