• Selasa, 28 Juni 2022

Pengamat Usulkan Dibentuk Badan Persiapan Pemilihan Bupati/ Wali Kota Secara Langsung Di Jakarta

- Kamis, 23 Juni 2022 | 12:04 WIB
Pengamat Kebijakan Publik Sugiyanto
Pengamat Kebijakan Publik Sugiyanto



SUARAKARYA ID:  Masa depan struktur pemerintahan menjadi pertanyaan publik setelah Jakarta tidak lagi menyandang status Ibu Kota.

Wacana pemilihan Wali Kota secara langsung mencuat setelah Pengesahan UU Ibu Kota Negara (IKN) Nomor 3 tahun 2022.

Pengamat Kebijakan Publik Sugiyanto, mengatakan penunjukan wali kota oleh gubernur selama ini adalah Inkonstitusional.

Pasalnya dalam UUD 1945 hasil amandemen pasal 18 menyebutkan gubernur dan wali kota dipilih secara langsung.

“Jadi wali kota dan bupati yang dipilih Gubernur sesuai UU 29 tahun 2007 tentang Pemprov DKI sebagai Ibu Kota Negara itu bertentangan dengan UUD 1945 pasal 18.

Sebab Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa Gubernur, Bupati dan Wali Kota dipilih secara demokratis,” ujarnya dalam diskusi yang bertajuk ‘Bincang – bincang Jakarta Pasca Tidak Lagi Sebagai Ibu Kota NKRI’, di sebuah rumah makan di Kawasan Tanjung Priok Jakarta Utara, Rabu (22/6/2022).

Diskusi tersebut juga turut menampilkan sejumlah narasumber diantaranya anggota Komisi 2 DPR RI dari Fraksi Demokrat Santoso, Tokoh Bamus Betawi 1982 Haji Oding, dan Husni Hasanudin dosen politik dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, dan sejumlah tokoh Betawi.

SGY sapaan akrab Sugiyanto menegaskan, masalahnya terjadi saat perubahan Undang-Undang 34 Tahun 1999 tentang kekhusus Jakarta. Aturan ini diganti dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tetapi sayangnya tidak mengganti nama wali kota ataupun bupati yang dalam UUD45 hasil amandemen telah ditegaskan dipilih secara demokratis.

Lebih lanjut Sugiyanto yang akrab disapa SGY itu menjelaskan, seharusnya bila tak ingin melanggar konstitusi maka nomenklatur wali kota dan bupati pada UU 29/2007 tersebut diganti dengan nama Kepala Administrasi Jakarta Utara, Selatan, Barat, Pusat, Timur dan Kepulauan Seribu, bukan lagi dengan nama wali kota dan bupati.

“Jadi konsekwensi mengunakan nomenklatur wali kota dan bupati maka berlaku rumus UUD 45 hasil amandemen pasal 18 ayat (4) yang menegaskan gubernur, bupati dan wali kota dipilih secara demokratis, yakni melalui pemilihan langsung,”  kata SGY.

Ketika ditanya tentang UU khusus Jakarta No 29 tahun 2007 yang bisa dijadikan puyung hukum wali kota dan bupati di Jakarta dipilih oleh gubernur, SGY membenarkan bahka konstitusi menegaskan Negara menghormati satus satuan daerah yang bersifat khusus atau istimewa.

Namun menurut SGY UU khusus Jakarta itu bukan untuk mengkhususkan wali kota dan bupati tidak dipilih langsung, melainkan tentang kekhususan Jakarta sebagai ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Bayangkan bila kita mengunakan alasan UU khusus Jakarta. Kemudian Gubernur DKI Jakarta ditunjuk oleh presiden seperti wali kota dan bupatinya ditunjuk Gubernur. Tentu akan mendapat banyak penolakan karena dianggap tidak demokratis. Lalu apa bedanya dengan wali kota dan bupati, yang ditunjuk oleh Gubernur,” ucap SGY.

Terkait gagasan tentang pemilihan langsung wali kota, SGY menilai harus ada Badan Persiapan yang akan membahas semua hal ini.

Badan tersebut juga nanti akan mengkaji dan menyusun regulasinya.

” Harus dibentuk badan khusus dari masyarakat Jakarta untuk menyusun berbagai hal. Badan ini nanti yang memperjuakan wali kota dan bupati atau gabungannya dipilih secara langsung oleh masyakat Jakarta, termasuk mempersiapkan JR UU IKN agar otomin Jakarta berada di daerah tingkat dua bukan dipropinsi,” tutur Sugiyanto.***

Editor: Markon Piliang

Terkini

Pj Bupati Bekasi Apresiasi Bantuan Rutilahu BUMD

Minggu, 26 Juni 2022 | 11:18 WIB
X