• Minggu, 3 Juli 2022

Kasus HAM Paniai Segera Disidang, MA Siapkan Kelembagaan Pengadilan HAM

- Rabu, 22 Juni 2022 | 17:40 WIB

 

 SUARAKARYA.ID:  Penyelidikan dan penyidikan kasus pelanggaran berat Hak Asasi Manusia (HAM) dimulai lagi setelah sebelumnya nyaris vakum dalam kurun waktu lama. Menyikapi hal itu, karena hasil penyelidikan dan penyidikan bermuara di pengadilan, Mahkamah Agung (MA) pun saat ini tengah melakukan persiapan kelembagaan Pengadilan Hak Asasi Manusia yang dalam waktu dekat akan memeriksa dan mengadili perkara dugaan pelanggaran HAM berat di Kabupaten Paniai, Provinsi Papua.

Menurut Kepala Biro Hukum dan Humas MA Dr Sobandi SH berkas perkara Paniai telah dilimpahkan oleh Tim Penuntut Umum Kejaksaan Republik Indonesia pada tanggal 15 Juni 2022 ke Pengadilan HAM Makassar pada Pengadilan Negeri Makassar.

Pengadilan Negeri Makassar telah meregister perkara tersebut dengan nomor 1/Pid.Sus-HAM/2022/PN Mks. Sesuai amanat Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia Nomor 26 Tahun 2000, pemeriksaan perkara pelanggaran HAM berat dilakukan oleh majelis hakim Pengadilan HAM yang berjumlah 5 (lima) orang, terdiri atas 2 (dua) orang hakim pada Pengadilan HAM yang bersangkutan dan 3 (tiga) orang Hakim Ad Hoc,” ujar Sobandi melalui siaran pers, Selasa (21/6/2022).

Rekurtmen Calon Hakim Ad Hoc

 Untuk itu,  katanya, saat ini MA melakukan proses rekrutmen secara transparan, cepat dan akuntabel, untuk mendapatkan kandidat-kandidat terbaik yang akan ditunjuk sebagai Hakim Ad Hoc Pengadilan HAM.

 Informasi mengenai proses rekrutmen dan tahapan seleksi Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan HAM tersebut adalah sebagaimana dimuat dalam pengumuman terlampir 20 Juni 2022. Selengkapnya Penerimaan Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Hak Asasi Manusia Tingkat Pertama dan Tingkat Banding 2022, MA membuka kesempatan kepada WNI terbaik untuk mengabdikan diri sebagai Hakim Ad Hoc Pengadilan Hak Asasi Manusia pada Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dengan kompetensi dan persyaratan sebagai berikut:

Kompetensi (1). Memiliki pengetahuan dan pengalaman bidang hukum (yang dimaksud dengan “keahlian di bidang hukum” adalah antara lain sarjana syariah atau sarjana lulusan Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian). (2). Memiliki pengetahuan dan kepedulian di bidang hak asasi manusia (HAM). (3). Memiliki pengetahuan di bidang pelanggaran HAM berat atau tindak pidana internasional, khususnya kejahatan terhadap kemanusiaan. Persyaratan (1). WNI. (2). Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. (3). Berumur sekurang-kurangnya 45 (empat puluh lima) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat mengikuti proses seleksi. (4). Sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil tes kesehatan dari rumah sakit pemerintah. (5). Profesional, berdedikasi dan berintegritas tinggi. (6). Berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela.

Berikutnya; (7) Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. (8). Tidak pernah melakukan tindak pidana yang ditunjukkan melalui Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) setempat. (9). Bersedia ditugaskan di seluruh wilayah Indonesia. (10). Tidak menjadi pengurus dan anggota partai politik. (11). Melaporkan harta kekayaan ke Komisi Pemberantasan Korupsi setelah terpilih sebagai Hakim Ad Hoc. (12). Bersedia mengikuti pendidikan sebagai Hakim Ad Hoc Pengadilan HAM (13). Mendapatkan izin tertulis dari atasan langsung/atasan yang berwenang bagi pelamar yang berstatus Aparatur Sipil Negara. (14). Bersedia mengganti biaya seleksi dan pendidikan apabila mengundurkan diri sebagai Hakim Ad Hoc sebesar nilai yang ditetapkan oleh Panitia/Mahkamah Agung.

Halaman:

Editor: Gungde Ariwangsa

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Plt Tri Adhianto Resmikan UMKM Madani Di Bekasi

Minggu, 3 Juli 2022 | 00:12 WIB
X