• Selasa, 28 Juni 2022

Komisi C Bersama DLH dan DPKP Bahas Soal Sampah Hingga RTH

- Senin, 20 Juni 2022 | 17:46 WIB
Komisi C DPRD Kota Bandung melakukan rapat kerja bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH), dan Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Kota Bandung (DPKP), di Ruang Rapat Bamus DPRD Kota Bandung, Kemarin ini. Indra/Humpro DPRD Kota Bandung.
Komisi C DPRD Kota Bandung melakukan rapat kerja bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH), dan Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Kota Bandung (DPKP), di Ruang Rapat Bamus DPRD Kota Bandung, Kemarin ini. Indra/Humpro DPRD Kota Bandung.


BANDUNG - Komisi C DPRD Kota Bandung bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH), dan Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Kota Bandung (DPKP) melakukan rapat kerja membahas terkait Evaluasi Program Kerja Triwulan I dan II TA. 2022, Rencana Perubahan TA. 2022 dan Rencana Program Kerja TA. 2023, di Ruang Rapat Badan Musyawarah DPRD Kota Bandung, Kemarin ini.

Rapat dihadiri ketua dan anggota komisi baik secara luring maupun daring, dan tetap menerapkan protokol kesehatan.

Ketua Komisi C, Yudi Cahyadi, mengatakan rapat tersebut merupakan rapat laporan realisasi anggaran yang akan dibahas hingga akhir Juni, sehingga pada bulan Juli bisa membahas RKUA 2022 dan disinkronisasi ke RKUA 2023.

Baca Juga: Edwin Senjaya : Pelatihan Tenaga Kerja Diharapkan Hasilkan Kesejahteraan Warga


Anggota Komisi C, Sandi Muharam apresiasi atas serapan anggaran Dinas Lingkungan Hidup melalui program-programnya.

"DLH, serapan anggaran 42 persen. Salah satu terbesar pembayaran di gaji petugas kebersihan, dan BBM. Semoga terus berjalan lancar, harapannya jangan sampai petugas-petugas ini ada keluhan," kata Sandi.

Selain itu, Wakil Ketua Komisi C, Ferry Cahyadi Rismafury, mengatakan DLH harus menegakkan aturan sanksi yang jelas bagi oknum pelaku usaha yang melanggar aturan, seperti membuang sampah atau limbah sembarangan.

Baca Juga: Dengan Listrik 3.500 VA, Pelanggan Bisa Gunakan 10 Alat Elektronik Tanpa Listrik Ngetrip


"Terkait sampah, limbah, banyak pelaku usaha yang melanggar, harus ada sanksi jelas apa saja. Tingkat pengawasan dan adjustment, kita belum selesai masalah persampahan ini. Yang lain juga harus dibahas, pengawasannya seperti apa, sanksinya seperti apa untuk pelaku usaha (pelanggar) ini," ujar Ferry.

Seperti diketahui, DLH telah melakukan observasi di beberapa kelurahan dengan penyediaan pengolahan sampah, dengan cara mengelompokkan sampah daur ulang. Potensi pengelolaan sampah tersebut menghasilkan berkurangnya sampah hingga 30 persen pembuangan sampah ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS).

Halaman:

Editor: Gungde Ariwangsa

Tags

Artikel Terkait

Terkini

PLN Berikan Dompet Sampah Gerobak Motor Listrik

Selasa, 28 Juni 2022 | 18:57 WIB

Kawasan Timur Indonesia Masuk Kawasan Hijau PMK

Senin, 27 Juni 2022 | 22:50 WIB
X