• Senin, 15 Agustus 2022

Pemerintah Hadirkan  Dokter Spesialis Jantung  Tahun 2024 Di Seluruh Indonesia

- Kamis, 2 Juni 2022 | 23:13 WIB
Menkes RI - Budi Gunadi Sadikin (Istimewa)
Menkes RI - Budi Gunadi Sadikin (Istimewa)



SUARAKARYA.ID: Pemerintah berupaya agar pada 2024 dokter spesialis penyakit kronis (jantung) sudah terpenuhi pada fasilitas pelayanan kesehatan di seluruh Indoneaia.

Untuk mempercepat rencana tersebut Kementerian Kesehatan RI  mulai bergerak cepat.

Di antarannya membuka program bantuan pendidikan bagi dokter spesialis. Untuk  pemenuhan tenaga dokter kesehatan spesialis di seluruh Indonesia

Baca Juga: Ruas Jalan  Susumuk Di Maybrat Tak Dikerjakan Karena Pernah Ada Masalah

"Penyakit yang paling  membahayakan nyawa dan memakan biaya tinggi adalah jantung. Sementara fasilitas pelayanan kesehatan di sejumlah provinsi belum memiliki dokter spesialis jantung," kata Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin melalui siaran Pers virtual di Jakarta Kamis (2/6/2022).

Saat ini Fasyakes yang menyediakan jasa dokter spesialis jantung di Indonesia. Hanya ada di kota-kota besar.

Jika program ini berhasil 2024, diharapkan fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes) di daerah sudah memiliki dokter spesialis jantung.

Baca Juga: Dua Kali Menikah Dipecat Dari Keanggotaan Polri

"Tapi target ini dihadapkan pada waktu yang bertahun-tahun. Karena lamanya proses pendidikan dokter," katanya.

Dijelaskan,  berdasarkan data Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO), rasio dokter untuk warga negara Indonesia. Adalah satu dokter berbanding 1.000 pasien.

Berbeda  dengan negara maju rasionya mencapai tiga hingga lima dokter berbanding 1.000 pasien.

Terkait dokter yang tersedia di Indonesia sekitar 270 ribu.  Tenaga kesehatan yang memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan praktik sebanyak 140 ribu orang.

Baca Juga: Negara  Dirugikan Akibat Ratusan CPNS 2021 Lulus Selekasi Kemudian Mengundurkan Diri

Ini artinya, masih kekurangan tenaga kesehatan sebanyak 130 ribu orang, demikian  Budi.

“Dokternya produksi setahun hanya 12 ribu, dibutuhkan setidaknya 10 tahun bahkan lebih untuk mengejar ketertinggalan jumlah dokter minimal sesuai standar WHO untuk melayani 270 juta masyarakat Indonesia,” katanya.

Untuk maksud ini tentu membutuhkan strategi yang cepat dan tepat. Antara lain strategi mempercepat pendayagunaan jumlah tenaga kesehatan.

Baca Juga: Akhirnya BEM Nasional Punya Koordinator Pusat Periode 2022-2023

Karena itu, Kementerian Kesehatan bekerja sama dengan Kementerian Keuangan. Agar memberikan kesempatann  keoada para dokter. Maupun dokter gigi yang ingin berkontribusi bagi pembangunan kesehatan di Tanah Air.  Dengan membuka Program Bantuan Pendidikan (PBP).

Hal ini sejalan dengan Surat Edaran Nomor HK. 02.02/I/1050/2022 tentang Rekrutmen Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis-Dokter Gigi Spesialis Angkatan XXIX dan Dokter Subspesialis Angkatan XI Kemenkes RI Tahun 2022.

Dikatakan,  bantuan pendidikan itu  bagian dari implementasi transformasi sistem kesehatan pilar kelima.

Baca Juga: Manfaat Remas Payudara Bagi Kesehatan Wanita

 Yaitu,  transformasi Sumber Daya Manusia Kesehatan. Diharapkan agar  bantuan pendidikan ini dapat membantu pemenuhan jumlah tenaga kesehatan yang tersebar di seluruh pelosok Tanah Air.

“Program ini merupakan bantuan yang disiapkan pemerintah dalam rangka penyiapan Program Pendidikan Dokter Spesialis-Subspesialis (PPDS). Dan Dokter Gigi Spesialis (PPDGS) sebagai bentuk dukungan pelaksanaan transformasi SDM kesehatan untuk tercapainya pemenuhan dan pemerataan SDM Kesehatan,” katanya.

Bantuan pendidikan PPDS dan PPDGS menjangkau ASN dan Non-ASN dengan latar belakang pendidikan di Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi.

Dan  yang bekerjasama dengan Kementerian Bantuan pendidikan PPDS.  Juga PPDGS menjangkau ASN dan Non-ASN.  Dengan latar belakang pendidikan di Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi.

Baca Juga: Investasi Bodong Masuk Hingga Ke Lembaga Pengawas Pemilu Gotontalo

Terutama yang bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan boleh mendaftar.

Calon peserta bantuan pendidikan diutamakan kepada tujuh program spesialis yang direkomendasikan oleh rumah sakit pemerintah yang membutuhkan. Terutama pada layanan penyakit prioritas dan berkomitmen untuk mendayagunakan setelah selesai pendidikan.

Adapun jenis kepesertaan lain yang diusulkan adalah calon peserta dari Dinas Kesehatan Provinsi. UPT Kementerian Kesehatan. Kementerian Pertahanan -TNI/Polri. Dan calon peserta pasca penugasan Nusantara Sehat.

Baca Juga: Dinkes Kota Ambon Mulai Aksi Gelar BIAN 2022

Selain pemberian bantuan pendidikan ini, pada saat yang sama Kementerian Kesehatan juga bekerja sama dengan Kemendikbud-Dikti.

Maksudnya, agar bantuan biaya Pendidikan  bisa didapatkan melalui program Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

Pendaftaran beasiswa dibuka mulai 6-26 Juni 2022.  Dapat diakses melalui laman bandikdok.kemkes.go.id.

Baca Juga: Sulitnya Mendapatkan Pendonor Darah, UDD PMI Kota Pontianak Berikan Penghargaan

Tahapan seleksi dilakukan dari tanggal 27 Juni sampai 8 Juli 2022. Proses verifikasi awal akan dilakukan di tiap instansi pengusul.  Yaitu Biro ODSM Kemenkes/Kemenhan-TNI/Polri dan Dinkes Provinsi.

 Dilanjutkan dengan verifikasi tingkat pusat yang dilakukan di Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Kemenkes RI.

Bagi peserta yang lolos seleksi, langkah selanjutnya adalah penetapan penerima bantuan oleh Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kemenkes RI.

Baca Juga: Penonton Nanyikan Selamat Ultah Kepada Penyanyi

Terakhir adalah penetapan, mahasiswa bisa memulai perkuliahan. Tentunya sesuai dengan institusi masing -masing. ***

Sumber: Kementerian Kesehatan RI.

Halaman:

Editor: Pudja Rukmana

Tags

Terkini

X