• Jumat, 1 Juli 2022

Jokowi: APBN, APBD, Anggaran BUMN Uang Rakyat, Jangan Untuk Beli Barang Impor

- Rabu, 25 Mei 2022 | 12:45 WIB
Presiden Jokowi (Tangkapan layar YouTube.)
Presiden Jokowi (Tangkapan layar YouTube.)

SUARAKARYA.ID: Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menekankan pentingnya memacu pertumbuhan ekonomi dengan tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), dan anggaran BUMN untuk membeli barang impor.

Presiden menyampaikan hal itu pada acara Evaluasi Aksi Afirmasi Peningkatan Pembelian dan Pemanfaatan Produk Dalam Negeri Dalam Rangka Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI), di Jakarta Convention Center (JCC), Selasa (24/5/2022).

"Seperti yang saya sampaikan di Bali, karena ini uang rakyat, APBN, APBD, di BUMN, ini uang rakyat, ya jangan dong kita belikan barang-barang impor. Keliru besar sekali kita kalau melakukan itu," ungkap Presiden Jokowi dalam tayangan video di YouTube Sekretariat Presiden.

Baca Juga: Bertemu Presiden WEF, Pemerintah Indonesia Bahas Pengembangan Manufaktur Dan Pemulihan Ekonomi Global

Menurut Presiden, APBN, APBD dan anggaran di BUMN, betul-betul harus dipegang erat agar pemanfaatannya bisa betul-betul fokus, ke titik yang dituju. "Karena uangnya gede banget, besar sekali. APBN kita Rp2.714 triliun, APBD Rp1.197 triliun, gede sekali, plus BUMN," katanya.

Secara khusus Presiden wanti-wanti terutama kepada eselon I, eselon II, dan sekda-sekda sebagai pengambil kebijakan, pengambil keputusan, dan pelaksana agar memanfaatkan anggarannya untuk membeli produk-produk lokal.

Presiden pun mengapresiasi komitmen pembelian produk lokal yang mencapai Rp802 triliun untuk kementerian/lembaga dan pemerintah daerah serta Rp296 triliun untuk BUMN. Namun, Presiden menekankan jajarannya untuk dapat segera merealisasikan komitmen tersebut.

Baca Juga: Airlangga Dorong AMTD Group Investasi Di Jasa Keuangan Dan Sektor Riil Indonesia

“Yang kita perlukan adalah realisasi, bagaimana merealisasikan, karena realisasi masih di bawah 10 persen, masih Rp110,2 triliun,” ujar Kepala Negara yang menegaskan akan memantau perkembangan realisasi dari komitmen tersebut.

Halaman:

Editor: Pudja Rukmana

Sumber: BPMI Setpres

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Disparbud Kota Bekasi Kembangkan Ekonomi Kreatif

Kamis, 30 Juni 2022 | 22:34 WIB

Ezkia Barokah Abadi Antar Umroh Tanpa Ribet

Kamis, 30 Juni 2022 | 16:29 WIB

CSR Palyja Serahkan Bantuan Untuk Korban Bencana

Kamis, 30 Juni 2022 | 11:10 WIB
X