• Sabtu, 8 Oktober 2022

Sigit Rachmawan Adhi Optimis Target Bidang Pertanahan 2023 Rampung Sebelum Waktu Ditentukan

- Kamis, 12 Mei 2022 | 08:32 WIB
Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang Sigit Rachmawan Adhi bersama Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi dan Wakil Wali Kota Hevearita G. Rahayu melaunching aplikasi “Si IIN” integrasi antara Bappenda Kota Semarang dan BPN Kota Semarang di sela-sela tasyakuran HUT Kota Semarang ke 475 tahun (AG Sofyan)
Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang Sigit Rachmawan Adhi bersama Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi dan Wakil Wali Kota Hevearita G. Rahayu melaunching aplikasi “Si IIN” integrasi antara Bappenda Kota Semarang dan BPN Kota Semarang di sela-sela tasyakuran HUT Kota Semarang ke 475 tahun (AG Sofyan)
 
 
SUARAKARYA.ID: Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang Sigit Rachmawan Adhi mengatakan diterapkannya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan upaya mempermudah setiap instansi maupun unit kerja dalam suatu lembaga pemerintah dan memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan
 
"Karena SPIP merupakan suatu proses perencanaan, tata kelola dan tata laksana yang berbasis mitigasi risiko, sehingga memastikan ketercapaian target kerja dari satu unit kerja atau organisasi pemerintah. Termasuk kami di Kantor Pertanahan Kota Semarang," ujar Sigit Sigit Rachmawan Adhi kepada suarakarya.id di sela-sela halal bihalal keluarga besar BPN/ATR Kota Semarang di Kantor Ki Mangunsarkoro, Semarang, Selasa (10/5/2022).
 
 
Sigit memaparkan bahwa SPIP diterapkan adalah untuk menyelenggarakan anggaran secara akuntabel dan mengamankan aset-aset negara serta menegakkan mitigasi risiko dalam mencapai tujuan organisasi.
 
"Jadi dengan SPIP, mulai dari perencanaan, penganggaran hingga pelaksanaan dapat dilakukan secara baik. Mulai dari SDM maupun penggunaan sumber daya lainnya direncanakan secara efisien," kata Sigit.
 
 
Dari segi pelayanan publik, yang menjadi target adalah penurunan tunggakan dan mempersingkat waktu layanan.
 
Pemkot Semarang dengan BPN Kota Semarang saling bersinergi dan berkolaborasi meningkatkan pelayaran masyarakat dengan mempercepat dan memperluas pensertipikatan tanah dalam rangka meningkatkan PAD Kota Semarang dari sektor PBB (AG Sofyan)
 
"Untuk penilaian mandiri, maksudnya penilaian atas rencana dan terget berdasarkan kinerja dan realisasi. Misalnya, jika realisasinya masih rendah, perlu disusun langkah-langkah untuk meningkatkan kinerja dalam peningkatan target di semua lini. Dan ini dilakukan di semua lini," ucapnya.
 
 
Sigit mengakui dalam penerapannya, memang masih ada target yang belum dicapai. Contohnya PTSL, sejak Juli 2021 memiliki target 110 ribu bidang tanah tapi jelang akhir tahun 2021 baru mencapai 75 ribu. Termasuk juga untuk anggaran di periode 2022.
 
"Ini yang perlu kita lakukan mitigasi risiko, sehingga target itu bisa tercapai dalam waktu yang ditentukan. Dalam penerapannya, kita melakukan per 16 kelurahan. Tapi ya karena terkendala pandemi ini memang agak terkendala, terutama dalam sektor pengumpulan data fisik. Saat pandemi, ya susah untuk turun ke lapangan secara langsung," ucapnya lagi.
 
 
Hal yang sama juga berlaku pada tata pelaporan keuangan, baik secara imateril maupun formil. 
 
"Maksudnya, laporan keuangannya dapat diterima. Dimana bukti dengan pelaporan itu sama. Apalagi sekarang semua sistemnya digitalisasi, termasuk dalam pemberian honor yang dilakukan melalui rekening. Tidak lagi secara langsung. Begitu pula laporan kegiatan juga dilakukan melalui sistem, tidak manual," tuturnya.
 
 
Dalam pengamanan aset negara, baik bergerak maupun tidak bergerak, juga diberlakukan sistem yang sama.
 
"Misalnya PTSL BPN Semarang ini kan juga berfungsi untuk melegalisasi aset pemerintah Kota Semarang, yang ditargetkan akan selesai di tahun 2022," tuturnya lagi. 
 
 
Sigit mengungkapkan jika terjadi masalah di salah satu unit, artinya SPIP tidak diterapkan dengan baik.
 
Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi mendukung program PTSL BPN/ATR Kota Semarang yang dipimpin Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang Sigit Rachmawan Adhi mendukung dengan pemberian sertipikat tanah wakaf sejumlah Musholla dan Masjid (AG Sofyan)
 
"SPIP ini kan sifatnya internal, belum melibatkan pihak eksternal seperti BPK. Kalau ada masalah di unit tersebut, artinya ya tidak dijalankan SPIP-nya, mitigasinya tidak disusun," jelas alumni UGM ini.
 
 
Dengan semakin melandainya kasus Covid-19 di Kota Semarang, Sigit menyakini target bidang pertanahan hingga tahun 2023 akan dapat diselesaikan sebelum waktu yang diterapkan.
 
"Saya yakin bisa selesai semuanya di akhir tahun 2022. Apalagi jika memang tidak ada masalah anggaran dan sesuai dengan renstra, harusnya sudah tidak ada masalah," tutupnya.***

Editor: Gungde Ariwangsa

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Ridwan Kamil Jalan Kaki Bersama Warga Bogor

Minggu, 2 Oktober 2022 | 17:30 WIB
X