Rekomendasi LKPJ 2021, Komisi I Berikan Catatan Kepada Disdukcapil Dan BKPPD Kota Bekasi

- Rabu, 4 Mei 2022 | 13:50 WIB
Ketua Komisi I DPRD Kota Bekasi dari Fraksi Golkar, Faisal. (FOTO: Dok/Suarakarya.id)
Ketua Komisi I DPRD Kota Bekasi dari Fraksi Golkar, Faisal. (FOTO: Dok/Suarakarya.id)

"Kenapa nih Disdukcapil urusan beginian kok kayaknya semraut. Jadi itu, kalau mereka bilang alat rekam (e-KTP) belum lengkap di tingkat kekurahan, ya sudah siapkan. Kita siap rekomendasi."

"Artinya, Bapelitbangda pun tidak bisa berfikir lagi. Ini harus ada barang itu (alat rekam). Jadi, jangan lihat ini itu lagi. Ini sudah jadi prioritas utama," tuturnya.

Baca Juga: Ketua Komisi I DPRD Kota Bekasi Perjuangkan Aspirasi Masyarakat

Faisal mengatakan, sistem Adminduk ini bukan hanya pengurusan KTP semata, juga termasuk pembaharuan Kartu Keluarga (KK), Kartu Identitas Anak (KIA), dan Akte Kelahiran.

"Jangan sampai di Kota Bekasi ini ada anak yang tidak punya akte lahir."

"Makanya, ini jadi konsentrasi mereka di Capil, bagaimana caranya pamor bekerja secara maksimal sampai di tingkat bawah," paparnya.

Baca Juga: Raker Panglima TNI Bersama Komisi I DPR

Selanjutnya, koreksi isu nasional terkait migrasi tenaga kerja kontrak ke P3K, kelengkapan ASN, Analisa Jabatan (Anjab), Analisa Beban Kerja (ABK) dan Evaluasi Jabatan (Evajab),

Komisi I mengingatkan kepeda pemerintah daerah agar segera melakukan perpindahan (migrasi) pegawai non PNS atau tenaga honorer dan kontrak masuk ke skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

Hal itu, mengingat adanya aturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) tentang penghapusan tenaga honorer dan kontrak pada 2023.

Halaman:

Editor: Pudja Rukmana

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Pj Gubernur Heru: Soliditas Tiga Pilar Jaga Kamtibmas

Rabu, 23 November 2022 | 22:09 WIB
X