SUARAKARYA.ID: Anggota Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Bandung, Rizal Khairul meminta Dinas Sosial Kota Bandung untuk melakukan pemutakhiran atau memperbarui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Kota Bandung.
Hal tersebut ia sampaikan pada Rapat Kerja Pansus 1 LKPJ terkait Pembahasan Realisasi Kinerja Kegiatan T.A. 2021 yang dipimpin Ketua Pansus 1, Ferry Rismafury bersama Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pendidikan di Gedung DPRD Kota Bandung, Kemarin ini.
"Data DTKS di Kota Bandung harus ter-update, dan harapannya terintergrasi dengan kewilayahan," ujarnya.
Menurut Rizal, data DTKS bukan hanya berkaitan dengan penerima manfaat dari Dinas Sosial saja, tetapi juga layanan pendidikan hingga kesehatan. Dengan demikian, DTKS mencakup banyak hal terkait layanan dasar Pemkot Bandung.
"Terkait data ini, harus terus divalidasi dan diverifikasi, jangan sampai seperti sebelumnya, ada yang telah meninggal tapi masuk dalam DTKS," ucapnya.
Hal senada disampaikan oleh Anggota Pansus 1 DPRD Kota Bandung lainnya, Heri Hermawan yang mendorong agar dinas terkait, untuk terus melakukan validasi dan verifikasi DTKS di Kota Bandung.
Semakin diperbaruinya data DTKS, maka akan semakin meningkatkan layanan dasar di Kota Bandung, seperti sosial, kesehatan dan pendidikan.
Artikel Terkait
Tingkatkan Kapasitas SDM Pertanian, Kementan Jalin Kerja Sama Dengan PT PUSRI Palembang
Mendikbud-Ristek Resmikan Monash University BSD City Sebagai Perguruan Tinggi Luar Negeri Pertama di Indonesia
Menko Airlangga Tegaskan, Musrenbang DKI Dan Program Pemerintah Pusat Bisa Kerek Pertumbuhan Ekonomi Nasional