• Selasa, 29 November 2022

Fraksi Golkar Beri Catatan Pada Rapat Paripurna DPRD Kota Depok Terhadap 6 Raperda

- Sabtu, 2 April 2022 | 05:58 WIB
Wakil Walikota Depok Imam Budi Hartono menerima hasil Rapat Paripurna DPRD Kota Depok yang ditandatangani bersama Ketua DPRD HTM Yusufsyah Putra didampingi Wakil ketua DPRD Yeti Wulandari, Hendrik Tangke Allo dan H. Tajudin Tabri (Syamsudin W)
Wakil Walikota Depok Imam Budi Hartono menerima hasil Rapat Paripurna DPRD Kota Depok yang ditandatangani bersama Ketua DPRD HTM Yusufsyah Putra didampingi Wakil ketua DPRD Yeti Wulandari, Hendrik Tangke Allo dan H. Tajudin Tabri (Syamsudin W)

SUARAKARYA.ID: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok menggelar sidang paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap enam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), Jumat (1/4/2022).

Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Depok HTM Yusufsyah Putra didampingi Wakil ketua DPRD Yeti Wulandari, Hendrik Tangke Allo dan H. Tajudin Tabri.

Anggota Fraksi Golkar Nurhasim menyampaikan pandangan umum terhadap enam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tahun 2022. Raperda tersebut adalah:

1. Raperda Kota Depok tentang Pembinaan Jasa Kontruksi;
2. Raperda Kota Depok tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Air Tanah;
3. Raperda Kota Depok tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan
Walikota dan Wakil Walikota Kota Depok Tahun 2024;
4. Raperda Kota Depok tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Depok dalam bentuk barang Kepada PT. Tirta Asasta Depok
(Perseroda);
5. Raperda Kota Depok tentang Perlindungan Pohon; dan
6. Raperda Kota Depok tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Baca Juga: Wakil Ketua DPRD Depok Tajudin Tabri Harap Ada Pelebaran Jalan Di Pintu Keluar Tol Krukut

Baca Juga: Ketua DPD Partai Golkar Depok Farabi El Fouz Minta Kosgoro 1957 Bentuk PDK Hingga Ke RT-RW

Fraksi Partai Golkar berpandangan, bahwa dalam penyampaian dan isi dari 6
(Enam) Rancangan Peraturan Daerah ini sangat bagus dilihat dari aspek
kuantitatif dan kualitatif, yaitu:

1. Raperda tentang Pembinaan Jasa Kontruksi :
Keberadaan pengusaha Jasa Kontruksi dan pemberdayaannya di Kota Depok sangat diperlukan karena hal ini berkaitan erat dengan pembangunan yang saat ini berjalan agar fungsi dan kedudukannya jelas di
dalam lingkungan masyarakat serta bekerja secara efektif dan cepat dalam penyelesaian pekerjaannya. Hal mutlak yang harus diperhatikan dalam Pembinaan Jasa Kontruksi ini adalah meminimalisir atau mencegah terjadinya kesembronoan atau kecerobohan dalam melaksanakan pembangunan yang mengakibatkan kerugian, baik materil maupun jiwa.

2. Raperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Air Tanah : Setuju dan mendukung terkait pencabutan Raperda tersebut diatas agar tidak terjadi tumpang tindih terkait pengelolaannya dan jelas terkait alur prosedur yang berlaku di Provinsi Jawa Barat sesuai dengan Perda Prov. Jawa Barat No. 1 Tahun 2017.

Halaman:

Editor: Pudja Rukmana

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Keamanan Balap Motor Dunia di Mandalika Diapresiasi

Kamis, 24 November 2022 | 14:15 WIB
X