• Minggu, 2 Oktober 2022

Pembangunan IKN Banyak Diminati, Jokowi Minta Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Bergerak Cepat

- Jumat, 11 Maret 2022 | 08:13 WIB
Presiden Jokowi. (YouTube Sekretariat Presiden.)
Presiden Jokowi. (YouTube Sekretariat Presiden.)

SUARAKARYA.ID: Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa yang berminat terhadap Ibu Kota Nusantara (IKN) itu sangat banyak, baik dari domestik maupun luar. Oleh sebab itu Presiden pun ingin Kepala Otorita IKN Bambang Susantono dan Wakil Kepala IKN Dhony Rahajoe bekerja dengan cepat, terutama dengan segera menyelesaikan yang berkaitan dengan kelembagaan.

Hal itu disampaikan Presiden dalam Rapat Terbatas mengenai Ibu Kota Negara (IKN), di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (10/3/ 2022) sore. Di tempat yang sama, Presiden Jokowi sebelumnya telah melantik Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) serta Dhony Rahajoe sebagai Wakil Kepala Otorita IKN.

Kepada Bambang dan Dhony,  Presiden meminta agar masalah serah-terima pertanahan dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) perlu diselesaikan secepatnya, khususnya terkait dengan status tanah kawasan IKN. Kemudian, masalah identifikasi dan verifikasi tanah yang mungkin masih dimiliki atau dikuasai perusahaan maupun masyarakat, juga perlu di-clearkan.

Baca Juga: Usai Lantik Gubernur Sulsel, Presiden Lantik Kepala Dan Wakil Kepala Otorita IKN

"Dan, kita harus memastikan juga bahwa pengadaan tanah di kawasan Ibu Kota Nusantara ini hanya dapat dialihkan kepada instansi yang memerlukan tanah untuk pembangunan IKN," kata Presiden.

Presiden juga wanti-wanti untuk
betul-betul menyetop, bukan sekedar  memperketat, mengenai penerbitan dan pengalihan hak atas tanah di wilayah IKN. "Ini nanti saya minta Bapak Menteri ATR/BPN betul-betul melakukan konsolidasi mengenai ini, baik kepemilikan maupun penggunaan tanah di IKN," ujarnya.

Terkait rencana tata ruang di kawasan IKN, Presiden meminta agar bisa segera direalisasikan percepatan pelepasan kawasan hutan di wilayah IKN yang berada di, utamanya, di kawasan inti pemerintahan.

Baca Juga: Menko Airlangga Yakini Dukungan Industri Jasa Keuangan Nyata Percepat Pemulihan Ekonomi Nasional

Kemudian, berkaitan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan, yang merupakan perintah atau turunan dari Undang-Undang IKN pun perlu segera diselesaikan. "Kita harapkan ini di bulan Maret ini kalau bisa sudah selesai," ucapnya.

Halaman:

Editor: Pudja Rukmana

Tags

Terkini

UU PPRT, Landasan Perlindungan Pekerja Rumah Tangga

Sabtu, 1 Oktober 2022 | 00:58 WIB
X