• Kamis, 26 Mei 2022

Kasus Korupsi Walkot Bekasi, KPK Telisik Kekayaan Direksi BUMD?

- Rabu, 19 Januari 2022 | 11:24 WIB
Gedung Merah Putih KPK. (FOTO: Ist)
Gedung Merah Putih KPK. (FOTO: Ist)

BEKASI: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa menelisik hasil kekayaan direksi BUMD di Kota Bekasi. Mumpung, lembaga antirasuah itu tengah mengembangkan kasus dugaan korupsi soal pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di lingkungan Pemkot Bekasi yang menyerat Wali Kota nonaktif Rahmat Effendi.

"KPK harus kembangkan juga lelang jabatan di lingkungan BUMD selain di Pemkot Bekasi," kata Ketua LSM MAPAN Firdaus Bach, Rabu (19/1/2022).

Ia mengatakan, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) kerap kali bisa menjadi ladang yang berpotensi terjadinya praktik korupsi. Persoalannya, tidak didasarkan tata kelola perusahaan yang seharusnya.

Baca Juga: LSM MAPAN: KPK Bisa Kembangkan Kasus Korupsi Lelang Jabatan Ke BUMD Bekasi

"Perlu bagi KPK untuk lakukan penelisikan ke arah sana," katanya.

Lanjut Firdaus, perusahaan plat merah itu cenderung dikelola berdasarkan kemauan kepala daerah sebagai pemilik modal bukan kepada tata kelola perusahaan yang sebenarnya. Sehingga dimungkinkan terjadi kesalahan tata kelola dan praktik korupsi di dalamnya.

"KPK periksa kekayaan direksinya, apakah kekayaannya wajar dengan pendapatan resmi yang diterimanya," pintanya.

"Atau, jangan - jangan kekayaannya melebihi dari kewajaran karena banyak harta kekayaan yang diperoleh dari sumber lain yang tak jelas," jelasnya.

Baca Juga: Kinerja Belum Efektif, Nicodemus Pertanyakan Walkot Bekasi Lantik Kembali Dirut PDAM TP

Halaman:

Editor: Dharma HG

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X