• Minggu, 26 Juni 2022

KPK Perlu Lakukan Pengembangan OTT Wali Kota Bekasi Ke BUMD

- Minggu, 16 Januari 2022 | 20:07 WIB
Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Ist)
Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Ist)

Suarakarya.id, BEKASI: Ketua Forum Kajian Pembangunan Kota (FKPK) Reza menyikapi pengembangan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait lelang jabatan di lingkungan Pemkab Bekasi pasca operasi tangkap tangan (OTT) terhadap tersangka Wali Kota Bekasi nonaktif Rahmat Effendi.

Menurut Reza, dugaan praktik jual beli jabatan itu tak hanya di lingkungan Pemkot Bekasi melainkan juga bisa menyasar ke lingkugan BUMD Bekasi. 

"Pasalnya, satu tahun terakhir itu (2021) ada pengangkatan kembali dua periode direksi di BUMD yakni PDAM Tirta Patriot dan PT. Sinergi Patriot yang bergerak di bidang Migas," beber Reza kepada Suarakarya.id, Minggu (16/1/2022).

Reza menilai, pengangkatan atau feet and propertest calon direksi tanpa mempertimbangkan kinerja selama mempimpin dan mengelola perusahaan plat merah tersebut.

Ia membeberkan, pengangkatan dua periode itu yakni Dirut PDAM Tirta Patriot Solihat diangkat pada 10 November 2021 dan Direktur PT. Sinergi M. Fikri Aziz diangkat pada 18 Oktober 2021.

"Pengangkatan dua direksi itu, tentunya dapat diduga ada apa-apanya. Maka perlu dikembangkan adanya praktik jual beli jabatan," katanya.

Reza mengatakan, KPK bisa menilik atau melakukan pengembangan ke BUMD melalui anggaran penyertaan modal daerah. 

"Sudah ratusan miliar BUMD mendapat kucuran penyertaan modal selama periode kepemimpinan Wali Kota Bekasi," beber Reza.

Reza pun berharap kepada KPK agar praktik jual beli jabatan di Kota Bekasi dapat terkuak.

Halaman:

Editor: Dharma HG

Tags

Artikel Terkait

Terkini

DPR Diminta Lebih Kritis Dalam Pembahasan RKUHP

Minggu, 26 Juni 2022 | 15:42 WIB

Pj Bupati Bekasi Apresiasi Bantuan Rutilahu BUMD

Minggu, 26 Juni 2022 | 11:18 WIB
X