Dibuka Pj Gubernur Heru, Majelis Amanah Persatuan Kaum Betawi Gelar Kongres

SUARAKARYA.ID: Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dijadwalkan membuka Kongres Majelis Amanah Persatuan Kaum Betawi di Balai Kota,  Jumat (9/6/2023).

Dilanjutkan pelaksanaan kongres di Candi Bentar, Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (10/5/6/2023).

Momentum bersejarah ini akan dihadiri Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi, dan para pejabat terkait di lingkungan Pemprov DKI. Juga ribuan  masyarakat Betawi yang tergabungn pada 129 organisasi massa( Ormas) Betawi.

Baca Juga: 15 Tokoh Pendiri & Budayawan Bamus Betawi Dianugerahi Gelar Kehormatan

Hal itu dikatakan Ketua Majelis Amanah  Persatuan Kaum Betawi  (MAPKB) Marullah Matali  kepada wartawan dibilangan Blok M, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (31/5/2023). 

Marullah  Matali yang juga Deputi Gubernur DKI Jakarta  Bidang Pariwisata dan Kebudayaan ini  mewakili warga  Betawi (masyarakat inti Jakarta) menyampaikan apresiasi yang tinggi atas dukungan  moril dan materiil dari Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dan Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi  yang memprakarsai lahirnya Majelis Amanah Persatuan Kaum Betawi. Lembaga ini akan menjadi pemersatu masyarakat Betawi yang "Pecah" menjadi dua organisasi yang menaunginya.

Ketua Majelis Amanah Persatuan Kaum Betawi Marullah Matali

Baca Juga: Bamus Betawi Syukuran, Senin Besok Delapan Anggotanya Dilantik Menjadi Anggota DPRD DKI

"Kami menyampaikan  apresiasi  dan penghargaan yang tinggi kepada  Pj Gubernur DKI Jakarta  Bapak Heru Budi Hartono  dan Ketua DPRD  bapak  Prasetyo Edi Marsudi yang telah mendorong, memotivasi lahirnya Majelis Amanah Persatuan Kaum Betawi, di mana   Bamus  Betawi yang dipimpin Abang Riano  dan Bamus Betawi 1982 yang dipimpin abang Zaunuddin (Bang Oding)  bersatu, dan masing-masing menjadi Wakil Ketua Majelis Amanah  Persatuan Kaum Betawi," ujar Marullah.

Hadir pada acara jumpa pers itu Sekretaris Majelis Amanah Kaum Betawi Mohammad Ihsan,  Ketua FKDM  Munir Arsad, tokoh Betawi Makmun Amin dan sejumlah ketua ormas Betawi.

Marullah menambah,  kongres Majelis Amanah Persatuan Kaum Betawi akan membahas perkembangan kekinian  yakni pasca pemberlakuan UU No 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN), di mana Jakarta tidak lagi menjadi Ibu Kota, revisi UU No 27 Tahun 2007 tentang  DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara.

Baca Juga: Majelis Tinggi Didesak Segera Action, Tidak Boleh Ada Dua Bamus Betawi

"Di kongres nanti juga akan dibahas usulan, masukan untuk  revisi terhadap Perda No 4 Tahun 2015 tentang Pelestarian Budaya Betawi. Tidak hanya pelestarian tetapi pemajuan Budaya Betawi," katanya.

Marullah  Matali, mantan Wali Kota Jakarta Selatan itu menambahkan,  tim dari hasil kongres Mejelis  Amanah Persatuan Kaum Betawi  ini akan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk menyampaikan  masukan  kepada  DPR RI agar UU tentang Jakarta sebagai daerah khusus,  yang mengakomudasi kepentingan kaum Betawi sebagai masyarakat inti Jakarta," tutur Marullah.

Ketua Bamus Betawi 1982 yang juga Ketua OC Kongres Majelis Amanah Persatuan Kaum Betawi Zainuddin menambahkan, masyarakat Betawi ingin memiliki majelis adat seperti di daerah-daerah lain di Aceh, Kalimantan, di Sulawesi, Jawa dan di Papua.

Baca Juga: Perayaan Lebaran Betawi untuk Perkuat Silaturahmi dan Budaya

"Kita ingin seperti daerah lain  di Indonesia yang sudah lama memiliki kelembagaan adat. Disamping itu posisi kebudayaan dan peran  warga Betawi harus lebih kuat dimasukan dalam  pasal yang direvisi  pada UU no 27 tahun 2027 nanti," ujar Oding.

Sementara itu, Ketua Bamus Betawi Riano menambahkan, kongres Majelis Amanah Persatuan Kaum Betawi akan dibuka Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dihadiri Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi.

Terkait keberadaan Bamus Betawi dan Bamus Betawi 1982, kata Riano tetap akan eksis karena dua lembaga ini mengacu pada UU tentang Ormas, sedangkan  Majelis  Amanah Persatuan Kaum Betawi mengacu pada Perda dan Pergub.

Baca Juga: Festival Kuliner Betawi Digelar di Mall Mendapat Apresiasi

" Kami tetap eksis dengan program kerja masing- masing untuk memajukan kebudayaan dan masyarakat  Betawi pasca DKI Jakarta tidak lagi menjadi Ibu Kota Negara, dan menjadi pusat perekonomian global dan pusat pengembanga dan pemajuan budaya, pendidikan,  dan pariwisata," ucap Riano  anggota Komisi A DPRD DKI ini. ***