Warga Walesi WamenaTolak Tanah Mereka Dijadikan Lokasi Perkantoran Gubernur Secara Sepihak

SUARAKARYA.ID: Warga Walesi Wamena  menolak  pengukuran tanah mereka untuk Kantor Gubernur Provinsi Papua Pegunungan secara sepihak.

Warga Walesi menyebut meski suku mereka terkecil di Papua Pegunungan namun mereka tetap memperjuangkan hak mereka.

Aksi penolakan itu dilakukan warga Walesi di mana-mana termasuk di Kota Wamena.

Baca Juga: BRI Peduli Jadikan Desa Percontohan Pengelolaan Sampah Pilah

Masyarakat  tersebut terdiri dari  3 distrik, masing-masing Distrik Wouma, Distrik Walesi, dan Distrik Assolokobal.

Masyarakat dari tiga distrik ini  menduduki halaman Kantor Gubernur Papua Pegunungan, di Wamena, pekan ini. Sambil duduk-duduk mereka melakukan orasi penolakan di halaman kantor sementara gubernur Papua Pegunungan ini.

Dasar dari aksi tersebut adalah  penolakan terhadap rencana pemerintah membangun Kantor Gubernur Papua Pegunungan di Distrik Welesi, Kabupaten Jayawijaya.

Hal ini disampaikan oleh Bonny Lanny dalam orasinya ketika melakukan unjuk rasa di Wamena pertengahan Mei 2023 ini.

Dalam orasinya  ia menyebutkan seluruh masyarakat  dari tiga distrik ini menolak keras pembangunan Kantor Gubernur Papua Pegunungan di Walesi.

Salah satu alasan mereka adalah tanah tersebut milik masyarakat di Walesi tempat mereka mencari nafkah untuk hidup dengan bercocok tanam. Alasan lain adalah masyarakat marah karena Pemprov Papua Pegunungan melakukan pengukuran tanpa sosialisasi dan berdialog dengan mereka.

Pada waktu itu mereka  tidak memberitahukan (izin) kepada penguasa tanah di tempat tersebut. Ini tidak sesuai dengan tradisi masyarakat yang ada.

Bonny  Lanny menyebutkan, tindakan tim pengukaran tanah pembanguan Kantor Gubernur itu seperti “pencuri” saja. Mereka mengukur tanah secara diam-diam.

“Kamilah  yang  punya hak atas lokasi ini, meskipun kelompok kami kecil, sedikit orang, tetapi  lokasi ini adalah milik orang tua/leluhur kami. Tanah ini adalah perjuangan kami, tempat kami hidup mengolah tanah untuk makan sehari-hari. Jadi berdasakan itulah kami punya hak bicara,” kata Boni Lanny dalam orasinya.

Karena itu mereka mendesak PJ Gubernur Provinsi Papua Pegunungan, Nikloaus Kondomo, untuk segera menggelar pertemuan antara warga yang pro dan kontra guna menyelesaikan persoalan ini.

Baca Juga: Rumah Produksi Tingkatkan Kapasitas BUMDes Arar Berdikari Diresmikan

Bonny  Lanny mengungkapkan, lokasi pembangunan Kantor Gubernur Papua Pegunungan diduga inisiatif oknum tertentu yang mencari keuntungan pribadi.

“Di situ ‘kan tempat kami berkebun, bukan hanya kami saja tetapi juga ada masyarakat dari Lanny, Nduga dan Yahukimo, maka dengan tegas kami menolak,” jelasnya.

Sementara itu Asisten I bidang Pemerintahan Provinsi Papua Pegunungan, Demianus Wasuok Siep, dalam keterangannya menyatakan bahwa dalam kasus ini memang sudah ada warga yang menawarkan lahan itu untuk lokasi pembangunan kantor.

Meski begitu, kata dia,  untuk sementara, belum ada perencanaan dari Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan terkait hal itu.

Penolakan pengukuran tanah untuk pembaangunan Kantor Gubernur Papua Tengah makin meluas. Sebelumnya hanya di Walesi, sekarang di Wamena. Masyarakat penolak datang untuk menolak rencana tersebut.

Mungkin perlu duduk bersama untuk bisa menyelesaikan semua permaslahan yang ada supaya tidak perlu ada rasa curiga dan permusuhan. Semua pasit berniat baik untuk membangun Papua Pegunungan yang lebih baik ke depannya.

Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan akan mengundang pemilik tanah untuk membicarakan hal ini.

Baca Juga: Indonesia Pesta Gol Hancurkan Thailand 5 - 2 Warga Papua Bangga

Kemarin sudah rencana pertemuan. Namun kesempatan untuk dialog pada Rabu (17/5/2023) lalu tidak berjalan karena satu kelompok masyarat pemilik tanah tidak hadir, jadi perlu waktu lagi untuk terus melakukan dialog.

Pihak Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan berjanji akan duduk bersama warga pemilik tanah untuk bicarakan masalah ini. ***