Mendesak, Anggaran Pemulangan Jenazah Harus Disiapkan di APBD NTB

“Biaya pemulangan untuk ke kota-kota seperti Dompu dan Bima saja begitu tinggi. Bagaimana jika warga NTB tersebut tinggalnya di Doroncanga di kaki Tambora, atau di Sape, yang ada di ujung paling timur Kabupaten Bima. Pasti sangat besar,” kata Rachmat.

Sudah pasti kata Anggota Komisi VIII DPR RI ini, biaya tersebut akan sangat memberatkan bagi keluarga pasien yang meninggal. Padahal, di saat yang sama, mereka sedang ditimpa kemalangan.

Wujud paling nyata kehadiran pemerintah kata Rachmat, adalah menyiapkan pembiayaan untuk membantu pemulangan jenazah tersebut. Karena itulah, dirinya menginstruksikan langsung Anggota DPRD NTB dari PDI Perjuangan untuk menggunakan hak budgeting yang dimilikinya agar memperjuangkan anggaran tersebut di APBD NTB saat pembahasan anggaran di Komisi V.

“Anggaran ini harus dan wajib diperjuangkan. Ini semuanya untuk masyarakat. Jangan tambah lagi kemalangan mereka. Biarkan masyarakat menerima jenazah keluarganya di kampung halamannya tanpa harus memikirkan biaya-biaya ambulans,” kata Rachmat.

Ditegaskannya, mestinya, alokasi anggaran seperti inilah yang harus diperjuangkan mati-matian oleh para wakil rakyat. Alih-alih memperjuangkan anggaran yang orientasinya proyek fisik belaka.

“Ini demi kemanusiaan. Inilah wujud sesungguhnya keadilan sosial itu. Karena itu, Anggota Fraksi dari PDI Perjuangan harus memperjuangkan ini,” tandas politisi kharismatik NTB ini.

Pada saat yang sama, Rachmat juga meminta agar Gubernur H Zulkieflimansyah juga bisa menjadikan hal ini sebagai perhatian. Ditegaskannya, pasti akan menjadi pengalaman yang sangat pahit bagi setiap keluarga dari Bima, Dompu, Sumbawa, mapun Sumbawa Barat, manakala mereka harus mengeluarkan biaya yang sangat besar saat hendak memberangkatkan jenazah keluarganya dari Mataram menuju kampung halaman mereka.

“Anggaran inilah yang harusnya di urus. Harus disiapkan. Jangan yang lain-lain yang diurus. Kita minta ini juga agar menjadi perhatian Pak Gubernur,” imbuh Rachmat.

Ditanya soal status RSUD Provinsi NTB yang kini sudah menjadi Badan Layanan Umum Daerah, Rachmat menegaskan, harusnya status BLUD tersebut tidak menjadi soal bagi penyiapan anggaran di APBD untuk membantu pemulangan jenazah warga yang meninggal.

Rachmat pun memberi contoh, bagaimana Pemprov NTB menggelontorkan anggaran puluhan miliar untuk membiayai anak-anak muda NTB yang menempuh pendidikan tinggi di luar negeri dalam bentuk beasiswa. Dana itu antara lain digunakan untuk membiayai transportasi, biaya hidup, dan juga biaya tempat tinggal penerima beasiswa.

Contoh lain, bagaimana Pemprov NTB pernah menggelontorkan anggaran miliaran rupiah untuk memberi subsidi penerbangan demi bisa mendatangkan wisatawan asing dalam jumlah yang besar ke NTB. Padahal, subsidi tersebut dikerjasamakan dengan maskapai komersial.

Karena itu, tidak ada alasan untuk tidak bisa mewujudkan alokasi pembiayaan untuk membantu pemulangan jenazah warga NTB yang meninggal di rumah sakit di Mataram ke kampung halaman mereka.

“Kalau ini tidak mampu diwujudkan. Sama saja artinya, kebijakan Pemprov NTB ini hanya mampu melihat semut di seberang pantai, tapi gajah di pelukuk mata tidak terlihat,” tandasnya memberi tamsil.

Rachmat pun menegaskan, sudah pasti, bahwa setiap yang bernyawa akan meninggal. Tapi tidak ada yang tahu, akan meninggal seperti apa. Oleh karena itu, menjadi tugas kita yang masih hidup, termasuk juga tugas pemerintah daerah, untuk memperlakukan mereka yang meninggal dengan layak. Perlakuan yang layak tersebut, juga harus mewujud dalam kehadiran nyata pemerintah dengan tidak membebani pembiayaan untuk pemulangan jenazah yang akan dimakamkan di kampung halaman mereka.

“Sekali lagi, inilah wujud kemanusiaan yang adil dan beadab. Inilah wujud kita bergotong royong,” tandas politisi lintas zaman ini. ***