KPK Minta Erick Thohir Tutup Perusahaan BUMN yang Tidak Sehat

- Senin, 13 Maret 2023 | 09:51 WIB
Wakil Ketua KPK minta Menteri  BUMN  Erick Thohir tutup  perusahaan BUMN yang tidak sehat.
Wakil Ketua KPK minta Menteri BUMN Erick Thohir tutup perusahaan BUMN yang tidak sehat.





SUARAKARYA.ID: 
Buntut serangkaian persoalan, termasuk kasus korupsi yang membelit sejumlah perusahaan badan usaha milik negara (BUMN), membuat Komisi Pemberangasan Korupsi (KPK) bereaksi keras.

Dengan tegas, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata meminta Menteri BUMN Erick Thohir melakukan evaluasi menyeluruh terhadap BUMN, termasuk anak dan cucu perusahaan yang tidak sehat.

Bahkan, ia mendorong anak perusahaan pelat merah yang tidak sehat itu untuk dibubarkan.

Baca Juga: KPK Klarifikasi Harta Kekayaan Mantan Pejabat Pajak Rafael Alun Trisambodo, Hari Ini Rabu (1/3/2023)

"Tak ada gunanya kalau dipertahankan. Bagus ditutup, dibubarkan saja kalau keberadaannya tidak beri manfaat bagi pemerintah," kata Alex, dalam keterangannya kepada wartawan, di Jakarta, Jumat (10/3/2023).

Dia mengaku, KPK telah berkoordinasi dengan Kementerian BUMN dan Kementerian Dalam Negeri dalam menyikapi persoalan tersebut.

 "Harusnya BUMN dan BUMD itu sehat agar bisa menopang APBN dan APBD. Sayangnya, di banyak kasus justru keberadaan BUMN maupun anak dan cucunya serta BUMD itu malah membebani anggaran dalam berbagai bentuk, seperti bill out utang, atau penyertaan modal yang bersangkutan. Benar-benar tidak sehat," tutur Alex.

Baca Juga: Anak Dipenjara Kasus Penganiayaan, Ayah Diperiksa KPK Dugaan Korupsi

Sementara itu, peneliti Senior Surabaya Survei Center (SSC) Surokim Abdussalam mendukung upaya Menteri BUMN Erick Thohir melakukan bersih-bersih di tubuh lembaganya.

"Langkah bersih-bersih BUMN ini penting untuk diambil sebagai ikhtiar untuk memulihkan dan menguatkan trust publik. Kepercayaan publik adalah modal sosial yang cukup fundamental untuk bisa mengangkat citra BUMN,” ujarnya.

Dia menambahkan, sikap tegas Erick Thohir terhadap penyelewengan di BUMN dapat membuat siapapun yang ingin melakukan praktik-praktik korupsi mengurungkan niatnya.

Baca Juga: KPK Telusuri Aliran Uang dari Nurhadi ke Dito Mahendra

Sehingga, BUMN benar-benar bisa terlepas dari sebutan sarang koruptor.

Kasus terbaru, Adhyatama Direktur Utama PT Joy Indo Medika melaporkan Direktur Utama PT Farmalab Indoutama, cucu perusahaan PT Bio Farma induk Holding BUMN Kesehatan, Arie Genapi Suhendi, ke polisi dengan kasus dugaan penipuan dan penggelapan.

Laporan teregister dengan nomor LP/B/946/II/2023/SPKT/Polda Metro Jaya tertanggal 20 Februari 2023.

"Benar, kami sudah menerima laporan tersebut. Pemeriksaan pelapor akan dilakukan minggu depan," ujar Brigadir Andhika Prabowo penyidik di Polres Metro Jakarta Selatan, Jumat (10/3/2023).

Baca Juga: Pembebasan Biaya Penempatan Berujung di PTUN, Komnas LP-KPK Gugat Kebijakan Kepala BP2MI

Menurut Adhyatama, Arie dilaporkan sebagai pihak yang bertanggungjawab atas belum dibayarnya barang-barang yang dikirim pihaknya sesuai permintaan Farmalab senilai Rp390 juta.

"Sudah berbulan-bulan tidak juga dibayar," ucapnya.

Kondisi ini diperparah dengan laporan hasil audit dari Kantor Akuntan Publik Kresno Indonesia yang menyatakan, per 31 Desember 2022, PT Farmalab Indoutama memiliki hutang sebesar Rp22,8 miliar lebih dan saldo kas perusahaan hanya Rp24 juta saja.

Sebagai catatan auditor dituliskan, "Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian signifikan mengenai kemampuan perusahaan untuk mempertahankan hidupnya untuk jangka waktu yang pantas," katanya.

Tak hanya itu, karyawan Farmalab pun mulai resah. Mereka menyatakan, bahwa Farmalab sedang dalam situasi kritis dan siap-siap ditutup.

Diduga karena pengelolaan asal-asalan, tidak profesional, dan keuangan minus, hasil pemeriksaan auditor. Selain itu, para karyawan juga menduga Arie telah menjuat aset perusahaan senilai Rp5,5 miliar tanpa seijin direksi/komisaris perusahaan maupun induk holding BUMN Kesehatan.

Terkait kasus dugaan penggelapan di Farmalab, dengan tegas Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan Kementerian BUMN Carlo Brix Tewu mendukung penanganan kasus tersebut sampai tuntas. ***

Editor: Pudja Rukmana

Sumber: Liputan lapangan

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Kemnaker Ajak P3MI Saling Introspeksi dan Berbenah Diri

Selasa, 26 September 2023 | 00:44 WIB
X