Transaksi Mencurigakan Rp300 T, Menkeu Sebut Akan Komunikasi Dengan Mahfud MD

"Saya akan berkomunikasi dengan Pak Mahfud dan Pak Ivan (Ivan Yustiavandana, Kepala PPATK). Pertama surat itu baru saya terima tadi pagi tapi karena saya sedang terbang ke sini (Solo). Jadi saya belum lihat suratnya tapi saya sudah scan ," jelas Sri Mulyani usai mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) sidak di Kantor KPP Pratama, Kota Solo, Jawa Tengah, Kamis (9/3/2023).

Menurut Sri Mulyani, pada dasarnya setiap tahun PPATK  mengirimkan informasi kepada Kemenkeu mengenai transaksi yang disebut material. Dalam surat tersebut dijelasnya dari tahun  2009 sampai dengan 2022 ada 196 surat yang disampaikan.

Baca Juga: Kreatif, Kelompok Wanita Tani di Takalar Olah Limbah Serbuk Gergaji Jadi Sumber Penghasilan

"Sebagian yang sudah kita sampaikan, follow up yang dilakukan oleh inspektorat jenderal kita juga sampaikan disitu. Ada yang sudah dilakukan diseminasi,  ada yang memang kalau kasusnya terbukti maka dilakukan hukuman disiplin ada yang sudah copot atau dikeluarkan," jelasnya lagi.

Lebih lanjut Menkeu mengatakan menurut Kepala PPATK masih ada 70 yang perlu ada keterangan tambahan dan hal tersebut akan disampaikan. Terkait angka Rp300 triliun seperti dikatakan Mahfud MD, dirinya mengaku belum mengetahui angka tersebut.

"Terus terang saya tidak lihat di dalam surat itu. Enggak ada angkanya jadi saya tidak tahu juga Rp 300 triliun itu dari mana angkanya. Makanya nanti saya akan kalau kembali lagi ke Jakarta saya akan  bicara lagi dengan Pak Mahfud dan  Pak Ivan soal angkanya itu dari mana," paparnya.

Baca Juga: Diskon 70% OYO Maret 2023, Mendukung Workcation Para Digital Nomad

Dirinya mengaku belum bisa berkomentar mengenai hal itu. Tapi dia berjanji akan bertemu dengan Menko Polhukan Mahfud MD dan Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, untuk menjelaskan masalahnya.

"Masalahnya apa,  dimana, siapa. dan saya berjanhi akan sama-sama Pak Mahfud, ayo Pak Mahfud aku dibantuin Aku senang dibantuin kita mau bersihin tapi dengan data yang sama dengan fakta yang sama," ucapnya.

Sri Mulyani menegaskan pihaknya akan kooperatif. Dirinya juga mencontohkan kasus yang melibatkan Rafael Alun terkait LHKPN dan adanya ketidakpatuhan. 

Baca Juga: Prediksi Manchester United VS Real Betis, Ajang Penebus Dosa Bagi Setan Merah

Data-data yang dimiliki Kemenkeu akan dibagikan juga kepada KPK. Sehingga dari sisi penegakan hukum tetap dilakukan. Sehingga tugas, Kemenkeu dari sisi Aparatur Sipil Negara (ASN). 

"Kalau memang ada ditengarai apakah ada korupsi, fraud, kriminalitas itu kita bekerja sama dengan KPK," pungkasnya. ***