• Selasa, 25 Januari 2022

Reformasi Kultur Tantangan Utama Polri

- Senin, 3 Januari 2022 | 13:58 WIB

Oleh : Dr. Andry Wibowo 

Kepolisian di dunia manapun menjadi lembaga publik utama dan penting. Tidak saja untuk mewujudkan keamanan, keteraturan dan keselamatan publik. Lebih dari itu, menjadi potret hubungan antara pemerintah dan masyarakat dalam menjalankan politik keamanan, keteraturan dan keselamatan negara.

Dengan posisi sentral yang demikian institusi kepolisian menjadi topik kajian banyak pihak yang concern terhadap institusi kepolisian dalam relasinya dengan sistem politik pemerintahan. Kajian tentang kapasitas dan kapabilitas operasional polisi, postur dan desain struktur pengembangan organisasi, serta kultur kepolisian dihubungkan dengan orientasi, sikap dan perilaku polisi sehari hari.

Kajian tentang Polri menjadi bagian yang tak terpisahkan dari perkembangan sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Polri tumbuh bersama dinamika sistem pemerintahan dan perkembangan masyarakat Indonesia yang diskursusnya terkait dengan posisi institusi kepolisian dalam sistem pemerintahan. 

Banyak sekali tema penelitian yang mengupas tugas, fungsi, kewenangan, serta postur organisasi dan struktur kepolisian yang bergerak dinamis beradaptasi dengan perkembangan sistem administrasi pemerintahan beserta tantangan dan persoalannya.  Beberapa penelitian juga menggali perkembangan kultur polisi yang terkait dengan kultur kepemimpinan, persoalan manajerial dan operasional yang digambarkan melalui orientasi, sikap dan perilaku pemimpin juga anggota kepolisian.

Dalam konteks dan dinamika tersebut sejalan dengan situasi transisional menuju demokrasi di Indonesia yang dikenal dengan masa reformasi, Polisi menjadi bagian yang tidak luput dari agenda perubahan itu sendiri.

Ada 3 ( Tiga ) masalah pokok yang kemudian menjadi agenda reformasi Polri yaitu :

1. Reformasi Instrumental, yang berkaitan dengan penyesuaian banyak payung hukum (umbrella law) meliputi undang -undang kepolisian maupun peraturan pemerintah dan pelaksanaannya.  Berbagai peraturan lain yang lebih operasional dan bersifat teknis yang mengatur tentang doktrin, etika profesi sampai dengan standar operasional prosedur. Serta hal- hal lainnya yang berkaitan dengan tata laksana pengelolaan organisasi, kepemimpinan, pengelolaan sumber daya dan otoritas kepolisian.

2. Reformasi struktural, yang berkaitan dengan aspek kerangka organisasi Polri dari tingkat markas besar sampai dengan tingkat Polsek. Reformasi struktur kepemimpinan dan manajemen dari tingkat atas sampai dengan struktur lini terdepan kepolisian.

Halaman:

Editor: Markon Piliang

Terkini

7.840 Orang Di Jakarta Positif Covid-19 Dirawat Di RS

Sabtu, 22 Januari 2022 | 21:10 WIB

Pihak RS UKI Hati-Hati Tanggapi Demo PKL

Rabu, 19 Januari 2022 | 10:43 WIB
X