• Selasa, 9 Agustus 2022

Kebijakan Pemerintah RI, Kaburkan Status Negeri Adat Taniwel Timur, Maluku

- Rabu, 7 Juli 2021 | 11:52 WIB
Oleh: Yacob Nauly
Oleh: Yacob Nauly

Oleh Yacob Nauly

Keadilan  sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kenyataannya   hanya berapa persen  (sedikit sekali) yang   menyentuh  warga negeri-negeri    adat  (asli)   kecamatan Taniwel Timur, Kabupaten  Seram Bagian Barat (SBB), Provinsi Maluku.

 Bicara   status negeri  adat  di kecamatan  Taniwel Timur, ini, benar-benar   kabur. Bisa ia, bisa tidak diakui  sebagai negeri adat. Pasalnya, terkait  negeri adat, itu  lokasinya  saat ini  harus berdiri  di atas petuanan  atau lahan  negeri adat  itu sendiri.

Hal tersebut, jika  berpatokan  pada  identifikasi negeri adat bukan negeri adat, berdasarkan  kajian ilmiah yang  dihasilkan Tim Peneliti Universitas Pattimura Ambon, pimpinan Prof.  Tonny Pariela. Yang,   akhirnya diumumkan hasil  kajian ilmiah  itu  di Piru, ibu kota Kabupaten  Seram Bagian Barat,  Jumat (01/11/2021) lalu.

Hasil penelitian tersebut,  sangat  membantu  perjuangan  anak  adat negeri  Taniwel Timur. Tentu, untuk mendapatkan kembali hak-hak  adat yang  diterlantarkan  pemerintan RI puluhan tahun lamanya.

Sebagai  penganut agama Islam, salah satu anak adat Kecamatan  Taniwel Timur, nama:  Yacob Nauly, generasi  penerus   hasil  perkawinan sah, Lenonard Nauly ( putra  Lumahlatal dan  Zelfina Waramananue  putri  Seakasale). Lahir  di Seakasale,  kini hidup di rantau. Merasa,  bertanggungjawab, untuk   membuka lembaran  tersebut kepada  penentu kebijakan di negeri ini (pemerintah, Red ).

Korban Kebijakan Pemerintah

Kebijakan pemerintah memindahkan penduduk negeri-negeri adat  Taniwel Timur dari pegunungan  ke daerah pesisir pantai, awal 1952 hingga 1955,  tidak  identik (sama) dengan  perpindahan  penduduk yang terjadi di daerah lain di Indonesia.

Katakanlah  penyelenggaraan transmigrasi  di Indonesia tahun  1905  yang ditandai dengan perpindahan penduduk dari tempat satu ke tempat lain.  Penempatan pertama,  sebanyak 155 kepala keluarga  dari  Kedu Jawa Tengah  ke Gedong  Tataan Provinsi Lampung. Kemudian  masih terkait perpindahan penduduk  dibahas pula pada  Rapat Panitia Siasat Ekonomi  tanggal 3 Februari  1946, Wakil Presiden Bung Hatta, juga menekankan terkait pentingnya  perpindahan  penduduk atau  transmigrasi. (Kementerian Desa, PDT dan  Transmigrasi).

Halaman:

Editor: Yacob Nauly

Terkini

Digelar Lomba Kicau Burung Pra Piala Gubernur DKI

Sabtu, 6 Agustus 2022 | 06:53 WIB

Diluncurkan Rumah Sehat Untuk Masyarakat Jakarta

Rabu, 3 Agustus 2022 | 14:14 WIB
X