• Selasa, 9 Agustus 2022

Anomali Kondisi Darurat 

- Senin, 5 Juli 2021 | 13:34 WIB

 

Oleh: Idrus Mony

Pandemi Covid yang melanda negeri ini kian memprihatinkan, saban hari kita diperlihatkan melalui media mainstream maupun media online banyaknya korban jiwa yang meninggal akibat terpapar virus berbahaya ini. 

Alih-alih selesai dengan penurunan jumlah korban jiwa akan tetapi semakin tidak terkendali karena disinyalir muncul varian baru (Variann Delta dan Varian Afrika) yang lebih berbahaya dilihat dari cara dan dampak penularannya. 

Dengan melihat kondisi ini pemerintah pusat  menerbitkan sejumlah kebijakan yang dianggap dapat menyelesaikan penyebaran virus Covid 19. Dari PSBB Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sampai pada yang teranyar PPKM darurat yang disampaikan oleh presiden 

Jokowi dengan menunjuk komando langsung dibawah menteri Luhut Binsar Panjaitan atau yang lebih akrab disapa LBP, tentu publik bertanya-tanya terkait dengan pemberlakuan kebijakan ini.

Apalagi sejumlah pengamat menggaris bawahi efektifnya kebijakan ini diberlakukan sebagai obat mujarab menekan penularan virus ini di masyarakat. Tentu apa yang disampaikan memiliki beberapa pertanyaan mendasar terkait dengan dasar hukum dari pemberlakuan kebijakan PPKM darurat yang diberlakukan dengan disertai adanya sanksi pidana bagi siapa yang melanggar akan ditindak pada tanggal 3 Juli sampai 20 Juli 2021. 

Memahami kondisi demikian jika kita lihat realisasi di lapangan maka, patut untuk kita sampaikan bahwa ini sesungguhnya 

menunjukan "Keadaan Darurat Negara" hal ini bisa dilihat dengan kondisi dimana semua lini kehidupan praktis mati dan tidak berdaya sehingga sangat mempengaruhi kondisi ekonomi bangsa dan negara.

Halaman:

Editor: Gungde Ariwangsa SH

Terkini

Digelar Lomba Kicau Burung Pra Piala Gubernur DKI

Sabtu, 6 Agustus 2022 | 06:53 WIB

Diluncurkan Rumah Sehat Untuk Masyarakat Jakarta

Rabu, 3 Agustus 2022 | 14:14 WIB
X