• Sabtu, 20 Agustus 2022

Dinas Pertamanan DKI Targetkan Tanam Pohon 200.000 Hingga 2022

- Kamis, 22 April 2021 | 18:48 WIB
Kepala Dinas Pertamanan DKI Suzi  Marsitawati  memberi penjelasan kepada wartawan melalui virtual, terkait hari Bumi dan Pergub No 24 Tahun 2021, Kamis (23/4/2021).
Kepala Dinas Pertamanan DKI Suzi Marsitawati memberi penjelasan kepada wartawan melalui virtual, terkait hari Bumi dan Pergub No 24 Tahun 2021, Kamis (23/4/2021).

Memberi kepastian hukum terhadap pengelolaan dan perlindungan pohon di DKI, memperjelas penyelenggaraan perizinan pohon, memberikan jaminan bagi korban pohon tumbang, dan memberikan kepastian pelanggaran penebangan pohon secara pengganti dengan jumlah yang lebih banyak telah selesai ditanam dan berkondisi sehat," terang Suzi.

Terkait kerja sama ini, Direktur WRI Indonesia, Nirarta Samadhi, menyatakan dukungannya terhadap langkah adaptasi untuk menghadapi perubahan iklim ini.

“Kami sangat senang bahwa Pemprov DKI Jakarta menganggap serius penanaman pohon sebagai langkah adaptasi menghadapi krisis iklim. Penggunaan basis data pohon akan sangat membantu kegiatan pengelolaan dan manajemen pohon sebagai aset ekologis yang sangat penting dalam menghadapi krisis iklim. Selain itu, akan ada sistem informasi berbasis spasial yang dapat memonitor kondisi, sehingga dapat diputuskan langkah lebih lanjut untuk mengatasi kondisi tertentu,” jelas Nirata.

Kedepannya, Pemerintah Provinsi DKI uga mendorong segenap lapisan masyarakat untuk mendukung kebijakan ini agar DKI Jakarta menjadi semakin hijau dan semakin ramah bagi warganya.

Direktur Kota Kita, Ahmad Rifai, menganggap bahwa langkah Pemprov DKI Jakarta sudah tepat, sebab paradigma yang melihat kota sebagai kesatuan antara manusia, alam, dan lingkungan terbangun sangatlah penting dalam upaya mengatasi dampak krisis iklim.

"Kesinambungan antara tiga komponen tersebut di kota dapat dilihat dari peran pohon, yang memiliki fungsi ekologis dalam hal penanganan polusi dan habitat biodiversitas, sekaligus fungsi sosial sebagai ruang hijau bagi interaksi manusia. Atas dasar ini, upaya pengelolaan dan perlindungan pohon menjadi sebuah langkah penting dan masyarakat harus dilibatkan secara aktif dalam upaya perlindungan pohon bersama pemerintah,” kata Ahmad Rifai.

Sebelumnya, Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan juga telah mengeluarkan Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengendalian Dampak Bencana Iklim. Ingub berisi tentang 6 (enam) aksi mitigasi perubahan iklim yaitu: 1. Pengurangan emisi karbon pada sektor konstruksi: penerapan bangunan gedung hijau dan efisiensi penggunaan energi pada bangunan gedung. 2. Penggunaan lampu hemat energi pada ruas jalan arteri, ruas jalan permukiman dan penggunaan PLTS rooftop.

3. Pengurangan emisi karbon dari sumber bergerak: peralihan ke moda transportasi umum dan moda transportasi rendah emisi. 4. Pengurangan emisi karbon dari sektor pengolahan limbah cair dan padat: pengurangan produksi sampah dari sumbernya. 5. Pengurangan emisi karbon: penyediaan RTH dan penanaman tanaman yang mampu menyerap emisi karbon lebih optimal. 6. Pengurangan emisi karbon dari sumber tidak bergerak atau sektor industry: mengkaji penerapan penggunaan bahan bakar yang lebih ramah lingkungan.

Serta lima aksi adaptasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana iklim di Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut:

1. Aksi dan edukasi tanggap bencana perubahan iklim.

Halaman:

Editor: Gungde Ariwangsa SH

Terkini

X