• Selasa, 6 Desember 2022

Sekda Marullah Harus Bergerak Cepat Tuntaskan PR Lama

- Rabu, 20 Januari 2021 | 22:51 WIB
Sekda Provinsi DKI Marullah Matali (Kiri) mendapat ucapan selamat dari Gubernur DKI Anies Baswedan.
Sekda Provinsi DKI Marullah Matali (Kiri) mendapat ucapan selamat dari Gubernur DKI Anies Baswedan.

JAKARTA: Ketua Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (Katar) Sugiyanto  menegaskan, sebagai orang nomor satu dalam birokrasi,  Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta Marullah Matali menghadapi banyak Pekerjaan Rumah (PR) yang berat dalam menjalankan tugasnya membantu Gubernur DKI Anies Baswedan.

Masalah berat yang membelit Pemprov DKI sejak lama belum dapat dituntaskan diiantaranya, banjir, kemacetan, penangan sampah, urabanisasi, penataan aset daerah, penagihan kewajiban fasos dan fasum dari pengembang, evaluasi kerja sama pemamfaatan aset daerah dengan pihak ketiga, dan dampak buruk dari pandemi Covid-19.

  “Sekda baru harus bisa mempercepat menyelesaikan masalah-masalah berat tersebut. Termasuk masalah dampak buruk akibat dari wabah Covid-19, yaitu berkurangnya pendapatan daerah, bertambahnya penganguran, tutupnya kegitan usaha UKM, dan lainnya,” kata Sugiyanto, Rabu (20/1/2021).

  Lebih lanjut pria berkaca mata yang akrab disapa SGY ini menambahkan, selain masalah tersebut, Sekda Marullah juga harus memperhatikan persoalan birokrasi, khusunya tentang posisi-posisi fungsional yang masih kosong, potensi KKN, dan pengawasan melekat pada jajaran birokrasi di Pemprov DKI.  

“Tak ada pilihan Sekda baru harus cepat bergerak. Sekda Marullah harus tegas tapi bijaksana dan terukur,” ujarnya.

  Menurut Sugiyanto setidaknya ada 5 hal yang harus segera dilakukan Sekda Marullah Matali.

Pertama, melakukan konsolidasi internal dengan semua pejabat eselon untuk menyamakan persepsi membangun Jakarta berdasarkan Rencana Pembangunan Jangkan Menenggah Daerah (RPJMD) dan visi-misi Gubernur Anies Bawesdan. Langkah kedua, melaksanakan aturan system reward and punishment terhadap PNS di Pemprov DKI.

  Langkah ketiga, ialah memperluas dan mempemudah hubungan komunikasi dengan masyarakat dan media masa, termasuk menampung dan mendengarkan pengaduan dan keluhan serta aspirasi masyarakat Jakarta. Langkah keempat yaitu membangun hubungan yang harmonis dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI. Yang terakhir, kelima yaitu, menjebatani hubungan pemerintahan antara Pemprov DKI dan Pemerintah Pusat.

  “ Segera lalukan lelang Jabatan, maksimalkan fungsi Inspektorat untuk melakukan pengawasan melekat dalam rangka kepatuhan dan mencegah KKN, gerakan Diskominfotik untuk melakukan komunikasi dengan masyarakat dan media masa tampa diskriminasi,” ucap SGY

Halaman:

Editor: Dwi Putro Agus Asianto

Terkini

Jelang Natal Harga Bahan Pangan di Jakarta Terkendali

Selasa, 6 Desember 2022 | 20:59 WIB

Mendadak, Sekda DKI Marullah Dicopot

Jumat, 2 Desember 2022 | 19:46 WIB
X