• Sabtu, 20 Agustus 2022

Pernyataan Komisi III DPR RI Dan Posisi Nasabah WanaArtha

- Selasa, 20 Oktober 2020 | 09:27 WIB

 

 Oleh:  Rudi Adiyaksa, SH

Pernyataan Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pada 12 Oktober 2020 terkait kedatangan Pemegang Polis (PP) WanaArtha Life (WAL) ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mereka nilai sebagai bentuk intervensi Majelis Hakim persidangan Jiwasraya dan dianggap tidak etis, sangat melukai hati nasabah WanaArtha.

Bentuk penyampaian keberatan kepada majelis hakim dalam posisi sebagai pihak ketiga beriktikad baik yang diwakili satu dua orang yang mewakili ribuan Pemegang Polis WanaArtha lantaran tidak ada cara lain lagi setelah 8 bulan harus menderita karena hak-haknya tidak bisa dipenuhi oleh manajemen WanaArtha Life akibat penyitaan serampangan oleh Kejaksaan Agung yang dikaitkan dengan pusaran kasus Jiwasraya.

Sebanyak 26 Ribu nasabah WanaArtha meminta majelis hakim untuk memberikan ruang keadilan dan perlindungan sebagai pihak yang tidak bersalah atas atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Cara ini menjadi pilihan yang masuk akal dan tidak ada cara lain untuk ikut intervensi dalam persidangan tersebut karena nasabah korban penyitaan oleh Kejaksaan tersebut bukan sebagai pihak termohon.

Apa yang dilakukan nasabah WanaArtha sama sekali tak melanggar peraturan perundang-undangan. Sebab, hakim memperkenankan nasabah menyampaikan apa yang belum terkuak di persidangan sebagai sebuah informasi.

Lantas apa yang dilanggar? Lagian, Undang-undang pun memperkenankan semua warga negara berhak menyampaikan aspirasi dan keberatannya. Terlebih yang mereka perjuangkan adalah hak asasi atas polis yang dilindungi konstitusi. Ingat, kemerdekaan berpendapat dijamin pelbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di negeri ini. Dari yang paling fundamental dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Pasal 28 : kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Lalu pasal 28 E ayat (2) : setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. Pasal 28 E ayat (3) : setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Pasal 28 F : setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Selain itu, UU RI Nomor 9 Tahun I998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Pasal 1 angka 1 menegaskan: kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 2 ayat 1 : yang menyatakan setiap warga negara, secara perorangan atau kelompok, bebas menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab berdemokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Halaman:

Editor: Gungde Ariwangsa SH

Terkini

X