JAKARTA: Awal tahun 2020, The Habibie Center menghelat diskusi publik bertajuk "Catatan 2019 dan Harapan 2020" bersamaan momentum Peluncuran Institut Demokrasi dan Ekonomi The Habibie Center" di Gedung The Habibie Center, Jakarta.
Sofian Effendi selaku Ketua Dewan Pengurus The Habibie Center membuka diskusi publik yang dihadiri enam narasumber masing-masing, Dewi Fortuna Anwar sebagai Wakil Ketua Dewan Pengurus The Habibie Center, Firmanzah sebagai Ketua Institut Demokrasi dan Ekonomi The Habibie Center, Indria Samego selaku Anggota Dewan Pakar The Habibie Center, serta Imron Rosyid sebagai Kepala Departemen Perdamaian dan Pembangunan The Habibie Center, dan Peneliti The Habibie Center, Muhamad Arif yang dimoderasi oleh Bawono Kumoro selalu Kepala Politik dan Pemerintahan The Habibie Center.
Ilham Akbar Habibie selaku Ketua Dewan Pembina The Habibie Center mengatakan diskusi publik bertitel catatan dan harapan 2020 sudah rutin dilaksanakan oleh institusi yang dilahirkan dan didedikasikan oleh Presiden ketiga Republik Indonesi BJ Habibie setiap tahunnya, dengan tujuan untuk melakukan refleksi kritis terhadap sejumlah isu mengemuka dalam satu tahun terakhir sekaligus memaparkan pandangan dan harapan perjalanan bangsa selama satu tahun ke depan.
"Sebagai bagian dari masyarakat, The Habibie Center akan senantiasa menyampaikan pandangan-pandangan yang konstruktif bagi kemajuan bangsa dan negara, antara lain melalui acara Catatan 2019 dan Harapan 2020 ini,"ujar Ilham Habibie di Gedung The Habibie Center, Jakarta Selatan, Rabu (29/1/2020).
Lebih teristimewa dari diskusi publik kali ini adalah bersamaan dengan peluncuran Institut Demokrasi dan Ekonomi The Habibie Center.
Sebelumnya, The Habibie Center telah memiliki Institut Demokrasi dan Hak Asasi Manusia yang dikepalai Muhammad Hasan Ansori, serta Institut Demokratisasi melalui Sains dan Teknologi yang dikomandani Thareq Kemal Habibie, bungsu BJ Habibie.
Ketua Institut Demokrasi dan Ekonomi The Habibie Center, Firmanzah membahas bagaimana wajah pemerintahan Presiden Joko Widodo periode kedua, terutama di bidang ekonomi.
"Mendasarkan pada pidato kemenangan dan pidato kenegaraan yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo bulan Agustus lalu, bidang ekonomi masih menjadi prioritas utama di periode kedua pemerintahannya. Melanjutkan pembangunan infrastruktur, pembangunan sumber daya manusia, bagaimana menggenjot investasi, dan pertumbuhan ekonomi di atas 5% merupakan sejumlah narasi andalan Presiden Jokowi di bidang ekonomi,"jelas Guru Besar UI ini.
Berbanding terbalik dengan bidang ekonomi, Presiden Joko Widodo hampir tidak pernah mengungkapkan secara lugas mengenai hal-hal apa yang ingin ia capai di bidang politik pada periode kedua pemerintahan.
Indria Samego selaku Anggota Dewan Pakar The Habibie Center mengkritisi dan mengevaluasi kebijakan Pemerintahan Jokowi.
"Persoalan mengenai hak asasi manusia (HAM) dan Peraturan pemberantasan korupsi kasat mata luput dari narasi utama di dalam berbagai pidato Presiden Joko Widodo pasca terpilih dan berkuasa kembali,"ungkap Indria.
Sementara Peneliti The Habibie Center, Muhamad Arif memaparkan sejumlah pekerjaan rumah mendesak di bidang pertahanan dan keamanan yang masuk waiting list untuk dituntaskan.
Selain itu, konsolidasi demokrasi dan hubungan sipil-militer demokratis juga masih menjadi tantangan.
"Kekhawatiran tentang potensi politisasi kebijakan pertahanan mengemuka ketika Presiden Joko Widodo menunjuk Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan,"ucap Muhamad Arif.
