• Minggu, 5 Februari 2023

Tiga Isu Ini, Menjadi Target Pembenahan Penerintah Hingga Tahun 2024

- Rabu, 18 Januari 2023 | 19:20 WIB
Menko PMK Muhadjir Effendy
Menko PMK Muhadjir Effendy
 
 
SUARAKARYA.ID: Tiga isu ini menjadi target pemerintah, untuk terus dibenahi hingga bisa terwujud selesai di tahun 2024 mendatang. 

Ketiga isu ini harus segera ditangani, terkait dengan srnunlah momen, yang bakal dihadapi Indonesia, salah satunya bonus demografi. 
 
Ketiga isu ini meliputi, yakni mengatasi kemiskinan ekstrem, percepatan penurunan angka stunting, serta melakukan revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi. 
 
 
Presiden Joko Widodo (Jokowi) minta pimpinan daerah untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem hingga mencapai target 0 persen pada tahun 2024 mendatang. Dia menyebut masih ada 14 provinsi yang angka kemiskinan ekstremnya masih di atas rata-rata nasional.
 
Hal ini disampaikan Presiden saat memberikan arahan pada Rakornas Kepala Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Se-Indonesia Tahun 2023, di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Selasa (17/1/2023).
 
Hadir pada acara itu seluruh jajaran Menteri dan Kepala Lembaga yang ada di Kabinet Indonesia Maju, Para Gubernur, Bupati, Walikota, serta Forkopimda Se-Indonesia. 
 
 
"Target kita di 2024 kemiskinan ekstrem ini harus berada pada 0 persen. Ini target yang tidak mudah. Di 2022, masih 2 persen dan 14 provinsi di atas nasional," ujar Presiden
 
Semuanya sudah ada datanya, kata dia, artinya targetnya siapa, sasarannya siapa sudah ada semuanya. Penanganannya seperti apa, dikemukakan Presiden,  tidak perlu lagi diampaikan. 
 
"Intervensi apa yang harus dilakukan, semua pemda sudah tahu apa yang harus dilakukan," ujarnya. 
 
Selain itu, Presiden minta agar para kepala daerah bisa menekan angka stunting di daerahnya masing-masing. Hal itu penting, karena Indonesia akan menghadapi momentum bonus demografi yang puncaknya pada tahun 2030-2035. Sehingga, pengembangan sumber daya manusia terus dioptimalkan.
 
 
"Target kita di tahun 2024 harus berada di bawah 14 persen. Bukan hal yang mudah, tetapi sekali lagi kalau kerja keras kita, seperti saat kita bekerja mengatasi pandemi. Saya yakin ini bukan persoalan yang susah diselesaikan. Karena datanya ada," tutur Presiden
 
Senada dengan hal itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, yang menjadi narasumber pada acara tersebut, membahas tentang percepatan peningkatan kesejahteraan sosial dan penanganan masalah-masalah sosial.
 
Dia menyebut percepatan peningkatan kesejahteraan sosial, dapat dilakukan dengan mengatasi kemiskinan ekstrem, percepatan penurunan angka stunting, serta melakukan revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi. 
 
 
Berbagai upaya yang telah dilakukan, untuk pengentasan kemiskinan ekstrem. Salah satunya melalui pemanfaatan momentum bonus demografi di Indonesia. Dengan hadirnya bonus demografi itu, maka angkatan kerja Indonesia juga akan meningkat.
 
"Jika kita tidak dapat memanfaatkan momentum demografi, maka yang datang adalah malapetaka dan kita bisa terjebak di negera dengan penghasilan yang biasa saja (income middle trap)," Jelas Menko PMK
 
Terkait dengan penanganan stunting di Indonesia, Presiden telah menargetkan penurunan angka stunting pada Tahun 2024 sebesar 14 persen. Karena itu, dukungan dan komitmen pemerintah-pemerintah daerah serta pemangku kepentingan sangat penting. Dalam pelaksanaan intervensi spesifik dan sensitif, yang tepat sasaran pada lokus prioritas.
 
 
Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) pada tahun 2022 jumlah angka stunting secara nasional sebesar 21,6 persen, lebih rendah dibandingkan pada tahun 2021 silam sebesar 24,4 persen. . Artinya, upaya pemerintah telah berhasil dalam menurunkan angka stunting sebesar 2,8 persen pada tahun lalu. 
 
"Kita harapkan tahun 2023 nanti kita bisa lebih mempercepat penurunan angka stunting. Sehingga, tahun 2024 target kita sampai pada angka 14 persen, syukur-syukur di bawahnya," ujar Menko PMK
 
Untuk mencapai target itu, Menko PMK  akan menyelenggarakan Road Show Dialog Percepatan Penurunan Stunting, di 514 Kabupaten/Kota yang tersebar di 34 Provinsi Se-Indonesia. 
 
 
"Road Show Dialog  bertujuan untuk menangani serta mendiskusikan isu dan kendala, yang dihadapi Pemerintah Kabupaten/Kota, dalam pengentasan stunting di lapangan," terangnya. 
 
Pemerintah juga telah menyusun strategi, untuk meningkatkan lapangan kerja baru. Karena, tiap tahunnya terdapat sekitar 3,3 Juta sampai 3,5 juta angkatan kerja baru di Indonesia. Yang berasal dari lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Perguruan Tinggi. 
 
Salah satunya yaitu dengan mengubah paradigma dalam penyelenggaraan vokasi. Paradigma sebelumnya yaitu berorientasi suplai harus diubah menjadi berorientasi pada kebutuhan pasar kerja (demand oriented).
 
 
Dengan adanya perubahan paradigma itu, Menko PMK  berharap dunia pendidikan dapat menyesuaikan kebutuhan pasar kerja dan masing-masing daerah dapat mengetahui kondisi angkatan kerjanya. Sehingga, para angkatan kerja yang baru saja lulus dapat terserap secara optimal. 
 
“Karena itu, kami berharap masing-masing daerah betul-betul punya data yang akurat tentang kondisi angkatan kerja masing-masing dan kemudian dapat menganalisis kondisi lapangan kerja di sana. Termasuk, pusat industri, pusat usaha, maupun pekerjaan lainnya, agar ini dapat tersalurkan dengan baik,” paparnya.***
 

Editor: Dwi Putro Agus Asianto

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Nilai Tukar Petani NTB Naik

Kamis, 2 Februari 2023 | 11:59 WIB

Taraf Pendidikan Generasi Milenial di NTB Meningkat

Rabu, 1 Februari 2023 | 11:07 WIB

Angka Kematian Ibu dan Anak di NTB Turun

Rabu, 1 Februari 2023 | 11:04 WIB
X