• Jumat, 7 Oktober 2022

Penurunan Stunting, BKKBN Bersama Swasta Perkuat Kemitraan Untuk Percepatan 

- Jumat, 23 September 2022 | 19:14 WIB
Kepala BKKBN dr Hasto Wardoyo, pada acara penandatanganan MoU kerja sama percepatan penurunan stunting.
Kepala BKKBN dr Hasto Wardoyo, pada acara penandatanganan MoU kerja sama percepatan penurunan stunting.
 
 
SUARAKARYA.ID: Penurunan stunting, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) terus memperkuat kemitraan dengan  swasta untuk upaya percepatan. 
 
Penurunan stunting nasional, BKKBN melakukan secara kemitraan, melalui implementasi program gizi terintegrasi. 
 
Dalam upaya penurunan stunting itu, kali ini BKKBN berkolaborasi bersama organisasi filantropi dan sejumlah perusahaan swasta dengan membuat Nota Kesepahaman Bersama (MoU). 
 
 
Perusahaan swasta tersebut meliputi Tanoto Foundation, PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMMAN), Yayasan Bakti Barito, dan PT Bank Central Asia Tbk, serta pemerintah Amerika Serikat, melalui United States Agency for International Development (USAID) 
 
Semua turut membantu BKKBN menekan prevalensi stunting yang ditargetkan turun 14 persen pada tahun 2024, melalui MoU yang ditandatangani, di  BKKBN, Jakarta, Jumat (23/9/2024).
 
Penandatanganan dilakukan oleh Mission Director USAID Jeffery P Cohen, Head of ECED Tanoto Foundation Eddy Henry, Kepala Departemen Dampak Sosial PT Amman Mineral Nusa Tenggara Priyo Prasetyo Pramono, Direktur Yayasan Bakti Barito Dian Anis Purbasari, serta Executive Vice President PT Bank Central Asia Tbk Hera F Haryn. Yang disaksikan langsung Kepala BKKBN Dr (HC) dr Hasto Wardoyo Sp OG (K). 
 
 
Pada kesempatan itu, Kepala BKKBN Hasto mengatakan, masalah kesehatan erat kaitannya dengan kualitas sumberdaya manusia (SDM). Dalam hal ini indikator terdekatnya adalah stunting
 
Hal itu, ujarnya, kerap disampaikan Presiden Joko Widodo dalam setiap kesempatan. Bahwa, semua harus bekerja sama untuk menciptakan generasi unggul, untuk Indonesia maju.
 
“Seluruh pemerintah bergerak meningkatkan human development indeks. Di dalamnya ada unsur kesehatan, unsur pendidikan, serta pendapatan per kapita," terang Hasto
 
 
Akhir-akhir ini, imbuhnya, indikator baru human capital indeks juga menjadi perhatian serius. Karena, baik di dalam human development indeks maupun human capital indeks, maka unsur  kualitas SDM menjadi fokus of interest  semua. 
 
Hasto menjelaskan, stunting sangat berpengaruh terhadap kualitas kesehatan dan kualitas pendidikan. Karena, dampak dari stunting adalah kemampuan intelektual yang di bawah standar. 
 
Hal itu, akan menjadi masalah besar ketika Indonesia tengah menikmati manisnya bonus demografi. Namun, di sisi lain prevalensi stunting masih di angka 24,4 persen. 
 
Karenanya,  Hasto mengucapkan terima kasih pada pihak swasta, yang telah membantu BKKBN. Dalam upaya meningkatkan kualitas SDM dari hulu hingga hilir. 
 
 
Di antaranya intervensi prevalensi stunting dan meningkatkan kualitas pendidikan, serta pengetahuan kepada anak-anak Indonesia. 
 
“Suboptimal nutrition bagi 1000 hari kehidupan pertama dari hulu sampai hilir. Dari spesifik maupun sensitif ternyata kita semua suboptimal health education dan pengetahuan kita ini ternyata sangat kurang," tuturnya. 
 
Kalau kita itu buang air besar sembarangan, lanjutnya, sehingga sanitasi kita tidak bagus akan ada bakteri Ecoli yang sangat serius membuat diare. Sehingga, angka diare kita masih 20 persen, lalu diare membuat berat badan tidak naik meskipun makan banyak. 
 
"Kalau tiga bulan berat badan tidak naik, maka tinggi badan juga tidak naik,” ujarnya. 
 
 
Dia berharap, kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan yang bersih, air dan sanitasi yang bagus menjadi penting, di samping rumah yang layak huni. 
 
BKKBN, kata Hasto, siap memberikan sumber data yang valid kepada seluruh mitranya. Mengenai rumah tidak layak huni, keluarga berisiko tinggi stunting, hingga keluarga yang tidak memiliki sanitasi dan air bersih, by name by address.

Kepala BKKBN optimistis dengan bergeraknya seluruh komponen bangsa dapat menekan prevalensi stunting. Terutama di 12 Provinsi prioritas percepatan penurunan stunting, yaitu Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB), Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Aceh. Kemudian Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, serta Sumatera Utara.***
 
 
 
 
 
 

Editor: Dwi Putro Agus Asianto

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Pendaftaran Kartu  Prakerja Gelombang 46 Dibuka

Rabu, 5 Oktober 2022 | 21:49 WIB
X