• Minggu, 4 Desember 2022

BPJS Kesehatan, Semua Warga Harus Diikutkan Jadi Peserta

- Selasa, 13 September 2022 | 18:08 WIB
Menko PMK Muhadjir Effendy (kanan) mengangkat balita dan berdialog dengan warga.
Menko PMK Muhadjir Effendy (kanan) mengangkat balita dan berdialog dengan warga.
 
 
SUARAKARYA.ID: BPJS Kesehatan, belum menyentuh semua warga. Masih ada warga melahirkan dikenai biaya. Padahal mereka tidak mampu. Ini yang perlu menjadi perhatian  bersama khususnya pimpinan di desa. 
 
Untuk itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy ingin semua warga diikutsertakan menjadi peserta BPJS Kesehatan. 
 
Jika, ada warga yang belum menjadi peserta BPJS Kesehatan, dengan skema bantuan APBD, menko PMK akan membantu mendapatkan bantuan dari pusat. 
 
 
Hal mengemuks saat Menko PMK melakukan kunjungan mendadak ke Desa Losari, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Senin (12/9/2022). 
 
Pada kunjungan itu, Menko PMK  disambut Camat Ploso Tridoyo Purnomo, kepala desa, perangkat, tenaga kesehatan Puskesmas, para pendamping keluarga, serta warga. Dia berdialog menggali informasi seputar stunting dan kepesertaan BPJS.
 
"Saya menemukan beberapa hal yang perlu dibenahi. Seperti keanggotaan BPJS Kesehatan," ujarnya. Dia minta semua warga di Kecamatan Ploso diikutsertakan BPJS Kesehatan. 
 
 
Agar tiap warga mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa membayar sendiri. Jangan sampai, misalnya, ibu tidak mampu yang melahirkan dibebani biaya bersalin. “Lahir lewat bidan pun bisa diklaim ke BPJS,” tegasnya. 
 
Terkait stunting, Menko PMK mengapresiasi angka stunting di Jombang ada di angka 13 persen. Laporan itu didapat dari Bupati Mundjidah Wahab saat bertemu di Pendopo Kabupaten sebelum ke Ploso. 
 
Angka ini sudah memenuhi target nasional 14 persen pada 2024. Tapi, Jombang berupaya lebih jauh menurunkan hingga ke angka 0.
 
“Ada program Bu Bupati yang harus didukung, yakni zero stunting. Jombang tak ada yang stunting. Kalau ini berhasil, luar biasa,” kata Menko PMK
 
 
Untuk itu, dia minta kades membantu warga yang berisiko stunting dari dana APBDes. Atas permintaan itu, kades minta perpres yang mengalokasikan ketahanan pangan untuk Covid-19 maksimal 40 persen diubah, karena Covid sudah mereda. 
 
Sehingga, alokasinya bisa untuk yang lain, termasuk menangani stunting dan kemiskinan ekstrem. “Kami terbentur regulasi itu,” kata kades dalam dialog.
 
Menko PNK menyatakan, akan segera mengupayakan perubahan Perpres yang masih bernuansa Covid-19 itu. “Doakan mudah-mudahan kurang dari satu bulan ini sudah di meja Pak Presiden,” katanya.
 
 
Menko PMK mengingatkan,  stunting itu lebih merupakan perkembangan otak yang tidak bagus. Kondisi pendek hanya merupakan pertanda stunting.
 
“Seribu hari awal kehidupan, yakni sejak dalam kandungan hingga tahun ibu menyusui, akan menentukan perjalanan hidup anak itu berikutnya. Kalau berhasil, insya Allah akan bagus selanjutnya,” jelas Menko PMK. ***
 

Editor: Pudja Rukmana

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Blacktide, Suplemen Pendukung untuk Kesehatan

Rabu, 30 November 2022 | 08:21 WIB
X