Kapal Perintis Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi Warga 3 T di Papua Barat

- Sabtu, 20 Agustus 2022 | 07:44 WIB
KM Sabuk Nusantara 77 Trayek  : Sorong - Yellu - Bula - Geser - Gorom - Kesui - Fakfak - Kaimana - Warifi - Pomako - Dobo - Pomako - Warifi - Kaimana - Fakfak - Kesui - Gorom - Geser - Bula - Yellu - Sorong (Istimewa)
KM Sabuk Nusantara 77 Trayek : Sorong - Yellu - Bula - Geser - Gorom - Kesui - Fakfak - Kaimana - Warifi - Pomako - Dobo - Pomako - Warifi - Kaimana - Fakfak - Kesui - Gorom - Geser - Bula - Yellu - Sorong (Istimewa)



SUARAKARYA.IDPemerintah berupaya keras menyejahterakan masyarakat pedesaan  terutama  kawasan 3 T di Papua dan Papua Barat.

Pemerintah tidak memberikan  janji-janji bohong.  Seperti banyak dilemparkan orang tak bertanggungjawab.

Pemerintah berupaya agar  kegiatan pelayaran kapal-kapal Perintis  melayani transportasi masyarakat pesisir. Khususnya warga terdepan, terluar dan tertinggal ( 3T ).

Baca Juga: Raja Ampat Punya Wisata Bawah Laut Tak Ada Duanya - Yacob Nauly

Hal ini seperti juga disampaikan masyarakat  pedesaan di Sorong  Jumat.

Warga dimaksud adalah Masyarakat  terpencil yang datang dan pergi di kota Sorong kepada .

Kegiatan kapal-kapal Perintis di Sorong ketika ditanyakan kepada Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Sorong Jece Julita Piris, SE.,M.Si, ia membenarkan hal  itu.

Menurut Piris, Menteri Perhubungan sendiri sudah menyerahkan masalah pulau-pulau yang akan disinggahi kepada masing-masing kepala daerah.

Menteri Perhubungan  memberikan kewenangan kepada masing-masing Gubernur.

Baca Juga: Analisis Gaya Kepemimpinan Bupati Sorong Dr Johnny Kamuru Periode Pertama - Yacob Nauly

Antara lain untuk menentukan pulau-pualu mana yang harus disinggahi oleh kapal perintis.

Karena Gubernur dan Bupatilah yang tahu soal itu.  Selanjutnya dilaporkan ke pusat.

Mengapa pemerintah pusat perlu mengetahui?

Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Sorong - Jece Julita Piris, SE.,M.Si. (Istimewa)


Karena pemerintah-lah  yang akan menanggung subsidi biaya pelayaran kapal-kapal perintis.

Dengan mengetahui pulau-pulau mana yang akan disinggahi.

Baca Juga: Orang Pertanyakan Kesaktian Tanggal 18 Agustus

 Maka pemerintah pusat akan dapat mengatur konektivitas satu kapal perintis dengan kapal perintis lainnya.

 Atau dengan kapal milik Pelni yang akan mengantar mereka ke pulau-pulau lainnya.

Berapa pun besarnya subsidi yang di keluarkan oleh pemerintah untuk biaya operasional maupun untuk pembangunan kapal.

Bukanlah menjadi persoalan karena subsidi yang di keluarkan jelas-jelas.

Untuk kepentingan rakyat banyak yang selama ini termarjinalkan.

Tugas Kementerian Perhubungan untuk merangkul dan mendekatkan mereka dengan saudara-daudara mereka.

 Di tempat terpisah kepala Seksi Sertifikasi Kapal sekaligus PPK Perintis, Ronald , SE, juga membenarkan hal itu.

Baca Juga: Negeri Cantik  di Atas Awan Tanah Toraja Sulsel - Yacob Nauly

“Kegiatan kapal-kapal Perintis di Pelabuhan Sorong lancar terkendali karena pelayanan disesuaikan dengan aturan yang berlaku ,"  katanya.

Sehingga sampai hari ini tak ada komplain dari masyarakat yang menggunakan moda transportasi kapal perintis di daerah ini,” kata Ronald di Sorong Jumat (19/8/2022).

Menurutnya, kapal-kapal Perintis yang beroperasi dari Sorong melayani pelayaran ke pelosok atau pesisir Papua Barat hingga Bula, Geser, Gorom, Kesui di Maluku bahkan sampai

berkoordinasi dengan KSOP Jayapura, KSOP Biak dan KSOP Manokwari untuk menggerakkan kapal-kapal Perintis  dari Sorong, Manokwari, Biak dan Jayapura untuk mendukung kegiatan keagamaan tersebut,”katanya.

Menjawab pertanyaan suarakarya.id, Ronald, mengatakan, terkait trayek kapal-kapal Perintis ini ditetapkan di Dirjen Hubla berdasarkan usulan daerah.

“Jadi trayek itu diajukan oleh KSOP Sorong bersama  Dinas Perhubungan Provinsi Papua Barat dengan mendengar masukan dari masyarakat melalui Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota.

Trayek Perintis Tahun 2022 ditetapkan  berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor kp – DJPL 192  Tahun 2022  tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal  Perhubungan Laut  Nomor KP.1028/DJPL/2021 Tentang Jaringan Trayek Angkutan Laut Perintis Tahun Anggaran 2022,” kata Ronald.

Ia mencontohkan belum lama ini masyarakat Misol  mengusulkan untuk masuk di Jalur pelayanan Kapal Perintis.

Baca Juga: Lirik Lagu Aku Lelakimu - Virzha ...Saat kau berpikir mungkinkah berpaling

Masyarakat tidak langsung ke Kantor KSOP  Sorong tapi usulan itu diajukan berjenjang melalui Dinas Perhubungan kabupaten Raja Ampat di Waisai yang akan meneruskan ke Dishub Propinsi Papua Barat.

Menurut Ronald, karena keterbatasan/penghematan anggaran, dikarenakan Covid 19 dan kegiatan prioritas lainnya, maka ada sejumlah kapal yang tidak melayani  volume pelayarannya sesuai target yang ditentukan (pengurangan voyage).

Kepala Seksi Sertifikasi Kapal sekaligus PPK Perintis - Ronald , SE (Istimewa)

Halaman:

Editor: Dwi Putro Agus Asianto

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Blacktide, Suplemen Pendukung untuk Kesehatan

Rabu, 30 November 2022 | 08:21 WIB

Komitmen NTB Pacu Pencapaian SDGs

Senin, 28 November 2022 | 18:41 WIB
X