• Selasa, 9 Agustus 2022

Penduduk Berkualitas, Penanganan KB Beralih Dari Penanganan Kuantitas Menjadi  Kualitas 

- Selasa, 2 Agustus 2022 | 05:25 WIB
Kepala BKKBN Hasto Wardoyo (kedua dari kiri) dan Menko PMK Muhadjir Effendy (ketiga dari kiri) launching FP 2022.
Kepala BKKBN Hasto Wardoyo (kedua dari kiri) dan Menko PMK Muhadjir Effendy (ketiga dari kiri) launching FP 2022.
 
 
SUARAKARYA.ID: Penduduk Berkualitas menjadi prioritas Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), guna menyongsong bonus demogragi. 

Upaya menciptakan Penduduk Berkualitas, ditujukan guna mewujudkan generasi yang berkualitas dan sehat, untuk menyongsong bonus demografi
 
Untuk memperoleh Penduduk Berkualitas itulah, menjadikan penanganan KB telah beralih, dari penanganan kuantitas menjadi penanganan kualitas. 
 
 
Hasto menerangkan, visi Program KB Indonesia pada akhir tahun 2030 adalah mewujudkan pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi secara sukarela dan berkualitas, memenuhi hak dan kesehatan seksual dan reproduksi. Melalui pelayanan kesehatan yang merata dan berkelanjutan. 
 
Untuk semua tingkatan masyarakat dan didukung oleh kebijakan di tingkat nasional hingga sub-nasional.
 
Acara dihadiri Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy,  Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasiona (BKKBN) Dr (HC) dr Hasto Wardoyo Sp OG (K)
 
Hadir pula, Direktur Eksekutif FP2030 Dr. Samukeliso Dube, UNFPA Representative in Indonesia Anjali Sen, serta Head of Development Cooperation Kedutaan Kanada Kevin Tokar. 
 
 
Kepala BKKBN Hasto Wardoyo menyebutkan, ada 10 komitmen pemerintah yang tertuang dalam FP 2030.
 
Pertama, menjamin terwujudnya pelayanan kontrasepsi berbasis hak yang bersifat sukarela, berkualitas dan komprehensif sesuai dengan hukum Indonesia. Kedua, meningkatkan kontribusi sektor swasta terhadap program KB/Kesehatan Reproduksi. 
 
“Ketiga, memastikan pembiayaan KB dan Kesehatan Reproduksi. Keempat, mempromosikan penggunaan data dan indikator berbasis bukti untuk pemantauan dan evaluasi program Keluarga Berencana," ujar Hasto. 
 
Kelima, mitigasi risiko dampak Covid-19 dan krisis kesehatan lainnya. Karena, bencana dengan menjamin  ketersediaan dan layanan kontrasepsi. 
 
 
Poin keenam,  pemerintah akan menjamin terwujudnya kesehatan reproduksi remaja dengan memberikan informasi dan edukasi bagi generasi penerus yang sejahtera. 
 
Ke tujuh, memaksimalkan peran masyarakat sipil, lembaga swadaya masyarakat, organisasi swasta, tokoh masyarakat, tokoh agama, akademisi, dan media dalam mendukung pelaksanaan program KB dan Kesehatan Reproduksi (KBKR). “Delapan Integrasi Program Keluarga Berencana dengan Program Gizi Masyarakat," imbuh Hasto. 
 
Sembilan, mengintegrasikan pelayanan KB dengan memberikan informasi untuk mendukung pencegahan HIV dan IMS. Terakhir, ke sepuluh meningkatkan peran Indonesia pada Kerja sama Selatan-Selatan, dalam Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi. 
 
 
Di bagian lain, Direktur Eksekutif Yayasan Cipta Dini Haryati menjelaskan, Yayasan Cipta sebagai CSO Focal Point FP 2030 berkomitmen penuh mendukung keberhasilan implementasi program KBKR di Indonesia.
 
Angka kelahiran total/TFR mencapai 2,24 (100 persen dari target) dan angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun/ASFR 15-19 tahun menjadi 20,5 kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun (120 persen dari target).***
 
 

Editor: Markon Piliang

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Puasa Tasua dan Asyura, Ini Keutamaannya

Minggu, 7 Agustus 2022 | 09:00 WIB

Masjid Harus Jadi Pusat Pemberdayaan Masyarakat

Minggu, 7 Agustus 2022 | 06:54 WIB
X