• Sabtu, 13 Agustus 2022

LSM Kompi Duga Ada Ketidakberesan Pembagian BLT Di TPST Bantar Gebang

- Senin, 6 Juni 2022 | 17:34 WIB
TPST Bantar Gebang, Bekasi.
TPST Bantar Gebang, Bekasi.
 
SUARAKARYA.ID: Lembaga swadaya masyarakat (LSM) Komite Masyarakat Peduli Indonesia (Kompi) menduga telah terjadi kelalaian Dinas Lingkungan Hidup FLH) dalam memberikan bantuan sosial (bansos), di Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat. 
 
Ketua Umum Kompi Ergat Bustomy,  di Bekasi, Senin (6/6/2022) menyatakan, dalam pelaksanaan penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) diduga telah tetjadi kesalaha. 
 
Diketahui, dari 18.853 BLT yang diberikan, diperoleh temuan temuan sebesar 1.391 penerima pemilik kartu identitas, sudah meninggal dunia atau sudah pindah.
 
Hal itu, terdapat di kelurahan Cikiwul, Sumur Batu, serta Ciketing Udik Kecamatan Bantar Gebang,  kota Bekasi. Sehingga, disinyalir ada tindakan melawan hukum. 
 
 
"Temuan itu, tentunya mengakibatkan kerugian negara dalam bantuan dana sosial kompensasi BLT itu," ujar Ergat.
 
Untuk itu, Ergat menyatakan,  akan menyurati DLH Provinsi DKI Jakarta dan Kejaksaan. Guna mendapatkan fakta dalam dugaan penyalahgunaan jabatan, serta ada unsur tindakan korupsi dalam pembagian dana BLT di TPST Bantar Gebang.
 
"Kami minta kepada DLH Provinsi DKI Jakarta, untuk segera melakukan evaluasi dalam pemberian dana bantuan sosial kepada masyarakat. Yang terkena imbas dalam pembuangan sampah. Dugaan kami banyak oknum yang memanfaatkan untuk memperkaya diri sendiri,* ungkap Ergat. 
 
 
Dia juga minta pada kejaksaan untuk segara memeriksa Kadis LH. Karena, diduga menggunakan jabatannya untuk memperkaya diri, serta ada unsur penyalahgunaan wewenang jabatan, dalam pemberian dana kompensasi BLT dari DKI Jakarta. 
 
Berdasarkan hal itu, Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Swadaya Masyarakat Komite Masyarakat Peduli Indonesia mendesak:
 
1. Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi untuk menjelaskan secara rinci berdasarkan dokumen bukti  bukti terkait. Adanya penerima dana kompensasi yang telah meninggal dunia, telah pindah ke luar Kota Bekasi,  NIK dan Data Konsolidasi Bersih (DKB) penerima tidak ada, nama penerima berbeda dengan Data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, penerima dana BLT bukan penduduk Kecamatan Bantar Gebang. Penerima dana BLT bukan penduduk Kelurahan Sumur Batu, Kelurahan Cikiwul, dan Kelurahan Ciketing Udik, NIK penerima dana BLT ganda, dan penerima dana BLT yang lebih dari satu.
 
 
2. DPRD Kota Bekasi membentuk PANJA (Panitia Kerja) untuk menelusuri dan melakukan pemeriksaan terkait tindaklanjut rekomendasi BPK RI, sesuai laporan hasil pemeriksaan keuangan pada tahun anggaran 2020, serta melakukan pemeriksaan terkait penyaluran bantuan sosial kompensasi TPST Bantar Gebang tahun anggaran 2021 dan memastikan adanya perbaikan data penerima dana BLT TPST Bantarg Gebang tahun anggaran 2021.
 
3. Aparat Penegak Hukum pada Institusi KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian untuk segera melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap RT, RW, LPM Kelurahan, Lurah Sumur Batu, Lurah Cikiwul, Lurah Ceketing Udik, Camat Bantar Gebang, Kepala DLH Kota Bekasi, Kepala BPKAD Kota Bekasi, Kepala Cabang Bekasi Bank BJB, Tim Pemeriksa BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bekasi, dan Panitia Khusus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Bekasi Tahun Anggaran 2020, yang diduga kuat mengetahui dan membiarkan adanya potensi kerugian keuangan daerah.***

Editor: Gungde Ariwangsa

Tags

Terkini

X