• Jumat, 12 Agustus 2022

Pernyataan  Anggota Komisi IV DPR RI Terkait Kekayaan Perikanan Laut Maluku

- Jumat, 3 Juni 2022 | 15:09 WIB
Anggota Komisi IV DPR RI Saadiah Uliputty - Paling Depan Jilbab (Istimewa)
Anggota Komisi IV DPR RI Saadiah Uliputty - Paling Depan Jilbab (Istimewa)




 SUARAKARYA.ID: Pernyataan Anggota  Komisi IV DPR RI, Saadiah Uluputty soal kekayaan alam Perikanan Laut Maluku belum dimanfaatkan bagi kebutuhan rakyat setempat.

Saadiah Uluputty, dihubungi Kamis (2/6/1022), mengatakan tak ingin hasil laut Maluku diambil oleh nelayan daerah lain atau negara lain atas nama ekspor dari Indonesia.


"Kekayaan Maluku  ini harus dinikmati warga setempat. Jangan terus diambil kapal negara luar atau masyarakat daerah lain," kata Uluputty.

Baca Juga: Pemerintah Hadirkan  Dokter Spesialis Jantung  Tahun 2024 Di Seluruh Indonesia

Ia cukup prihatin karena selama ini yang memperjuangkan program Maluku Lumbung Ikan Nasional  (MLIN) hanya dilakukan beberapa pihak saja. Termasuk Uluputty di forum DPR RI. Sementara Pemda Maluku kurang proaktif dorong percepatan realisasi program MLIN  ini.

Menurut Saadiah, Pemda Maluku kurang mendorong program ini di pemerintah pusat. Sehingga payung hukumnya belum dilahirkan hingga saat ini.

Program MLIN ini tidak bisa hanya diperjuangkan oleh satu pihak saja. Pihak eksekutif dan legislatif perlu saling mendukung agar bisa didengar baik pemerintah pusat.

Baca Juga: Dua Guru SD Meninggal, 1 Luka Tertimpa Longsor Di Depok Akibat Hujan Deras Dan Angin Kencang

Ia, mengatakan pihaknya tidak bisa berjuang sendiri di Senayan. "Saya tidak bisa berjuang sendirian di Senayan, butuh dukungan  dari legislatif dan pemerintah provinsi," katanya.

Dikatakan Saadiah, Pemerintah Provinsi Maluku kurang bergerak  memperjuangkan MLIN. Ini fakta.

Seharusnya, lanjut wanita asli Maluku ini pemerintah daerah mengawal proses pembahasan Rancangan APBN 2023 di Komisi IV DPR RI.

Baca Juga: Ruas Jalan  Susumuk Di Maybrat Tak Dikerjakan Karena Pernah Ada Masalah

Karena hasilnya akan jadi payung hukum penganggaran pemerintah pada tahun depan.

"Rapat dua hari kemarin untuk Rancangan APBN 2023 tidak ada nomenklatur untuk MLIN. Pemerintah daerah jangan diam-diam saja. Susun sebuah konsep, lobi pemerintah pusat bagaimana Maluku bisa ambil bagian untuk pengembangan sektor perikanan dan kelautan. Langkah strategis pra pembahasan APBN kalau ada kolaborasi bersama-sama, pasti kita 2023 diperhatikan karena tidak mungkin saya sendiri berjuang," kata Saadiah.

Ia mengatakan selama ini Maluku sudah berkontribusi hingga 37 persen untuk potensi perikanan tangkap nasional yang mencapai 12 juta ton per tahun.

Maluku sangat kaya akan hasil produksi sektor perikanan dan kelautan sehingga memiliki tiga Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP). Jumlah nelayan di Indonesia paling banyak juga ada di Maluku.

Baca Juga: Dua Kali Menikah Dipecat Dari Keanggotaan Polri

Namun, wacana Lumbung Ikan Nasional pada awal tahun ini sempat menjadi sorotan. Karena ada sinyalemen bahwa pemerintah pusat ingin memindahkan lokasinya dari Maluku.

Bahkan untuk rencana pembangunan pelabuhan Ambon New Port (ANP) yang terintegrasi dengan MLIN hingga kini belum juga dianggarkan.

Proyek ANP membutuhkan investasi sekitar Rp5,1 triliun dan pemerintah pusat belum menganggarkannya dilihat dari RAPBN 2023 karena alasan tidak ada dana.

Baca Juga: Viral Soal Pemekaran Papua - Papua Barat, Elit Berbeda Pandangan

Dikatakan, Pemda Maluku harus bisa lebih berperan untuk menyusun konsep MLIN maupun ANP. Karena sudah lebih tahu potensi dan kekurangan yang ada di Maluku sendiri.

 "Skema Ambon New Port sebenarnya sudah ada, skema pemerintah daerah dan dunia usaha. Dengan siapa kita harus duduk, di bagian mana pemerintah dan bagaimana mewujudkannya, itu yang seharusnya didorong pemerintah daerah Maluku," kata dia.

Kekurangan Maluku selama ini sehingga sektor perikanan tidak menjadi penggerak perekonomian daerah. Salah satunya karena tidak memiliki dermaga berklasifikasi Klas Tipe A.

Baca Juga: Masyarakat Pencari Kerja Dukung MenPANRB Putus Rantai Penerimaan CPNS Ilegal

Karena itu, ia meminta pemerintah daerah harus serius agar Ambon New Port yang terintegrasi dengan MLIN segera dibangun dengan benar.

Pemda Maluku melalui Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Maluku, M Safar Latuconsina.

Menjelaskan, pada tanggal 28 Mei lalu pihaknya diundang ke Jakarta bersama Asisten Deputi Menko Kemaritiman dan Investasi (Marves) membahas tindak lanjut draft Peraturan Presiden (Perpres) LIN.

Baca Juga: Negara  Dirugikan Akibat Ratusan CPNS 2021 Lulus Selekasi Kemudian Mengundurkan Diri

"Tindak lanjutnya adalah proses pengajuan dari Menko Marves dan diteruskan ke menteri-menteri terkait. Setelah itu rencana pengelolaan," kata Safar Latuconsina. ***

Sumber: Dinas Perikanan Maluku

Halaman:

Editor: Gungde Ariwangsa

Tags

Terkini

X