• Sabtu, 20 Agustus 2022

Siap Terima Masukan Publik, Pemerintah Tunjuk KemenPPPA Menjadi Leading Sector Pembahasan DIM RUU TPKS

- Jumat, 4 Februari 2022 | 17:34 WIB
Menteri PPPA Bintang Puspayoga.
Menteri PPPA Bintang Puspayoga.
 
JAKARTA: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) siap menerima masukan publik, terkait pembahasan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS). Menyusul penunjukkan Pemerintah, sebagai leading sector mewakili Presiden, dalam penyusunan pandangan pemerintah dan DIM RUU TPKS. 
 
Penunjukkan itu melalui surat Kementerian Sekretaris Negara No. B-66/M/D-1/HK.00.03/02/2022 yang ditandatangani oleh Menteri Sekretaris Negara, Pratikno. 
 
“KemenPPPA terbuka terhadap semua masukan publik untuk menyempurnakan DIM RUU TPKS. Kami sedang mengupayakan penyusunan DIM yang komprehensif dan optimal, yang dapat menjawab persoalan dan kebutuhan masyarakat terkait kekerasan seksual, khususnya terhadap perempuan dan anak. Untuk itu, Kemen PPPA memerlukan dukungan dari masyarakat sipil dan akademisi,” tutur Menteri PPPA Bintang Puspayoga, dalam Konsultasi Publik bersama Masyarakat Sipil dan Akademisi, di Jakarta, Kamis (03/02/2022). 
 
Turut hadir, Deputi Perlindungan Hak Perempuan KemenPPPA Ratna Susianawati dan Staf Khusus Menteri PPPA Agung Putri Astrid. 
 
Menteri Bintang menyatakan,  KemenPPPA sebagai leading sector mengawal pengesahan RUU TPKS, dengan mengembangkan kerja sama, dialog  di tiap tahap pembahasan sesuai mekanismenya, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. 
  
Konsultasi Publik, lanjutnya, mengenai RUU TPKS yang sedang dilaksanakan ini, menerima masukan-masukan penting dari berbagai elemen masyarakat yang berpengalaman dan mumpuni. Dalam penanganan kasus kekerasan seksual, akademisi, pekerja hak asasi manusia, pendamping korban dan organisasi, serta lembaga masyarakat.
 
“Aspirasi masyarakat tersebut telah didengarkan dan diupayakan sebesar-besarnya dapat masuk dan menjiwai keseluruhan rancangan peraturan perundangan ini,” kata Menteri PPPA.
 
Berdasarkan surat Mensesneg, dalam pembahasan DIM RUU TPKS, KemenPPPA akan melakukan koordinasi   yang melibatkan Kementerian/Lembaga (K/L) lain sesuai bidang tugasnya, berkaitan dengan substansi yang diatur dalam RUU itu. 
 
Antara lain Kementerian Hukum dah HAM, Kementrian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, Kepolisian RI, Kejaksaan Agung, Kantor Staf Presiden, serta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. 
 
"Saya optimistis peran serta dan koordinasi antar K/L serta masukan dari berbagai elemen masyarakat sipil dan akademisi dapat menghasilkan DIM RUU TPKS lengkap. Sehingga, dalam waktu pembahasan di Panja nanti tidak akan mengalami kendala, untuk  segera disahkan menjadi UU,” tutur Menteri PPPA. 
 
Untuk pembahasan RUU TPKS di DPR, telah diusulkan yang  mewakili Presiden adalah Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Sosial, serta Menteri Dalam Negeri.
 
Menteri PPPA mengatakan, KemenPPPA selama ini juga membangun dialog dan menerima berbagai masukan dari  akademisi dan berbagai elemen masyarakat sipil, termasuk kelompok disabilitas terkait RUU TPKS. Dia menegaskan sangat menghargai setiap aspirasi dan dukungan yang diberikan kepada KemenPPPA, dan berharap dapat bekerja bersama, guna menghasilkan RUU TPKS yang memberikan perlindungan terhadap korban. 
 
“Sebagaimana kita ketahui bersama, maraknya kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak menjadi perhatian serius Bapak Presiden dan masyarakat luas. Untuk itu,  KemenPPPA memberikan tanggapan yang cepat dan tepat terhadap situasi ini dan melihat sangat perlunya suatu terobosan hukum. KemenPPPA berupaya pengaturan di dalam RUU TPKS dapat menjawab hal ini,” papar Menteri Bintang.***
 
 
 
 

Editor: Budi Seno P Santo

Terkini

Minuman Jus Buah Alpukat Menyegarkan dan Berkhasiat

Kamis, 18 Agustus 2022 | 13:56 WIB

Buah Naga, Buah Berkelas Premium dan Berkhasiat

Rabu, 17 Agustus 2022 | 11:16 WIB

Khasiat Buah Kecapi yang Sudah Langka di Jakarta

Senin, 15 Agustus 2022 | 12:49 WIB
X