• Selasa, 25 Januari 2022

Pemkab Nganjuk Diminta Selesaikan, 7000 Kartu Bansos Belum Terdistribusi

- Minggu, 21 November 2021 | 21:16 WIB
Mensos Tri Rismaharini. (foto,ist)
Mensos Tri Rismaharini. (foto,ist)

NGANJUKK: Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menyoroti masih tingginya jumlah kartu bantuan sosial (bansos) yang belum terdistribusi di Nganjuk, saat melakukan monitoring dan pemadanan data bansos di kabupaten itu, Minggu (21/11/2021).

Dikatakannya, keterlambatan penyaluran bansos kebanyakan dari jenis Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Kartu Sembako. Namun, untuk Program Keluarga Harapan (PKH), relatif lancar. Karena, penyaluran PKH menggunakan skema transfer langsung ke rekening KPM dan dicairkan secara tunai.

"BPNT ini kan ada peran e-warong. Jadi tidak selancar PKH. Kami ada mekanisme yang sedang diujicobakan. Sehingga, nanti bisa mengontrol penggunaan bantuan di BPNT," kata Mensos.

Dari data yang tersedia, untuk BPNT/Kartu Sembako, terlihat pada September sebanyak 3.582 Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) belum terdistribusi. Lalu pada Oktober sebanyak 3.579 KKS belum terdistribusi. Sehingga, total terdapat 7.161 KKS yang belum terdistribusi di Kabupaten Nganjuk.

Mensos menyatakan keprihatinannya terhadap Informasi tersebut. "Saya minta Senin besok (23/11/2021) semuanya sudah 'clear'. Semua KPM harus sudah menerima bantuan secara 'cash'. Ini sudah bulan November pak. Sudah tidak ada waktu lagi," ujarnya.

Kepada pihak terkait seperti perwakilan Bank-bank Milik Negara (Himbara), Mensos menekankan untuk mempercepat proses pencairan bantuan. Dia menyatakan kepada bank, bahwa tidak ada hambatan dalam penyaluran bantuan.

Baik dengan alasan rekening terblokir atau data ganda. "Blokir sudah kami buka semua. Jadi tidak ada alasan blokir," katanya.

Mensos juga menyoroti data di Kabupaten Jombang. Dari data yang tersaji, terdapat 2017 KKS belum terdistribusi dikarenakan KPM meninggal dunia. Data ini menimbulkan pertanyaan karena pendamping menyatakan dari KPM yang meninggal dunia, tidak ada ahli waris.

Mensos juga mengamati adanya transaksi pencairan bantuan yang dirasa tidak semestinya. Dia menemukan adanya KKS yang berada di tangan pendamping, KPM yang belum menerima bantuan sejak Januari, dan pencairan banyak namun tidak segera diserahkan kepada KPM.

Halaman:

Editor: Dwi Putro Agus Asianto

Terkini

X