• Selasa, 25 Januari 2022

Menko PMK Temukan Bansos Tidak Merata Di Kantong Kemiskinan

- Selasa, 17 Agustus 2021 | 22:55 WIB
Menko PMK Muhadjir Effendy (kiri) berdialog dengan warga penerima bansos.(foto,ist)
Menko PMK Muhadjir Effendy (kiri) berdialog dengan warga penerima bansos.(foto,ist)

JAKARTA: Di tengah euforia dan semangat HUT RI ke-76, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy juga bersemangat melakukan inspeksi mendadak (sidak), untuk mengecek penyaluran bantuan sosial (bansos).

Kali ini sidak dilakukan di Kelurahan Klender, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, Selasa (17/8/2021). Saat berada di RT 007/RW 010, Kelurahan Klender, Menko PMK menemukan masalah penyaluran bansos yang tidak merata.

Dia menemukan banyak warga di wilayah itu memerlukan bansos dan sangat layak mendapatkan bantuan sosial, tetapi belum mendapatkan bansos reguler. Selain itu, ada beberapa warga telah memiliki Kartu Kesejahteraan Keluarga (KKS), sebelumnya mendapatkan bansos reguler seperti PKH dan/ atau Program Sembako (BPNT).

Tetapi sejak awal tahun mengatakan bantuannya tidak ada lagi. Menurut Menko PMK, kasus seperti ini sangat sering ditemukan di daerah lain atau daerah kumuh yang merupakan kantong-kantong kemiskinan.

"Ini hampir terjadi di semua tempat slum daerah kumuh, bahwa di antara warga tadi ada yang dapat, ada yang tidak, ada yang sudah dapat Kartu Keluarga Sejahtera tapi gak dapet duitnya. Jadi ini masih macam-macam di lapangan," ungkapnya.

Sebelumnya, Menko PMK pernah mengecek bansos di kampung nelayan Muara Angke, Jakarta Utara. Juga di wilayah pulau-pulau NTT, Gresik (Jatim), Tangerang (Banten), Banjarmasin (Kalsel), Balikpapan (Kaltim), serta Tanjung Pinang (Kepulauan Riau).

Menko PMK menerangkan, masalah belum meratanya bansos ini disebabkan oleh data yang belum sempurna. Dia mengatakan, DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) harus disempurnakan, melalui updating data lapangan yang harus dicermati dan disempurnakan.

Dia mengemukakan, DTKS merupakan data yang harus didasari oleh realita kenyataan di lapangan. Karenanya, data lapangan perlu disempurnakan agar program-program bansos dari pemerintah bisa akurat dan tepat sasaran diterima warga yang membutuhkan.

"Jangan sampai daerah slum ini, yang mestinya itu sebagian besar dia harus dapat, karena masuk kelompok enclave (daerah kantong) keluarga miskin ekstrem, banyak warga sangat layak tetapi tidak mendapatkan bantuan atau pembagiannya tidak merata. Padahal mestinya mereka harus dapat," jelas Menko PMK.

Halaman:

Editor: Gungde Ariwangsa SH

Terkini

X